REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat menyusun skala prioritas penanganan banjir dalam bentuk roadmap.
"Permasalahan banjir masih menjadi topik paling hot dalam kegiatan reses yang saya gelar di enam titik di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Senin (17/10/2022).
Hal itu, kata dia, menandakan penanganan banjir di 5 rayon Surabaya masih belum menjadi solutif bagi warga Surabaya. Apalagi, lanjut dia, skala prioritas penanganan banjir masih belum disusun pentahapannya dalam bentuk roadmap.
Menurut dia, Raperda Penanggulangan Banjir yang saat ini sedang digodok di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Surabaya harus betul-betul akurat berdasarkan aktual kondisi lapangan.
Aning mengatakan, anggaran Rp1 miliar sudah digelontorkan pada tahun 2022 khusus untuk kajian penanggulangan banjir di 5 rayon Surabaya. "Insya Allah itu bisa menyelesaikan lebih dari 50 persen dari 117 titik genangan yang ada di Surabaya," ujar dia.
Selain itu, kata dia, keluhan warga lainnya saat reses adalah masalah pembangunan infrastruktur jalan atau paving. Di beberapa tempat warga mengeluhkan pembangunan yang asal-asalan oleh kontraktor atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah kota.
"Komisi C mengagendakan untuk memanggil seluruh pihak ketiga dalam kaitan infrastruktur jalan dan saluran," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, masih banyak fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kompleks perumahan yang belum bisa dinikmati warga karena belum diserahkan ke Pemkot Surabaya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Lilik Arijanto sebelumnya menyatakan, penanganan banjir dan genangan di Surabaya pada tahun ini lebih difokuskan di dua tempat yaitu di pusat kota dan Surabaya bagian selatan.
"Kegiatan ekonomi di pusat kota ini sangat padat. Kami ingin menyelesaikan semua ini, sehingga konsentrasi pekerjaan kita banyak di pusat kota. Kemudian kenapa kami pilih di wilayah Surabaya selatan, karena wilayah selatan itu wilayah cathment area yang saluran-saluran pembuangannya itu terpanjang di Surabaya," kata Lilik.
Menurut dia, sebelum paket pengerjaan ini dilakukan, saluran pembuangan di pusat kota itu hanya menggunakan saluran-saluran yang melalui brandgang-brandgang yang ada di wilayah pusat kota. Brandgang ini merupakan saluran peninggalan Belanda dulu, sehingga kapasitas saluran ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung hujan saat ini.
"Kami harus bikin terobosan baru untuk membuat saluran yang mengarah ke pembuangan terdekat di pusat kota ini, sehingga kami bikin trase-trase yang berbeda, dan ini tentunya akan mengakibatkan persimpangan di banyak jalan di seluruh Kota Surabaya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
