REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN — Polarisasi masyarakat menggunakan isu- isu tertentu oleh calon, disebut masih menjadi kerawanan yang berpotensi muncul dalam rangkaian tahapan menuju Pemilu 2024, di wilayah Kabupaten Semarang.
Di luar ini, hambatan cuaca yang berpeluang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara juga penting diantisipasi sejak dini, khususnya dalam rangka memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis mengatakan, pada tahapan verifikasi faktual (verfak) partai politik peserta pemilu 2024 saja, yang sudah muncul beberapa persoalan validitas data keanggotaan partai politik.
Sehingga banyak orang --yang ketika didatangi oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Semarang—menyangkal atau mengaku bukan anggota partai politik tertentu yang telah mencantumkan namanya.
“Seperti laporan diterima Bawaslu Kabupaten Semarang, beberapa orang yang keberatan ada anggota TNI dan juga ASN,” jelasnya, di sela Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Semarang, di Griya Yodhesia, Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (1/11)
Sehingga, lanjut Talkhis, hal- hal yang semacam ini jelas memunculkan kerawanan, terutama terkait dengan nama TNI maupun ASN yang bersangkutan dengan institusi maupun instansinya. Karena kedua profesi tersebut seharusnya netral.
Persoalan ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Semarang dan diteruskan ke KPU Kabuaten Semarang untuk ditindaklanjuti. “Ini baru tahapan verfak, anggta partai politik peserta pemilu,” jelasnya.
Jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Semarang, lanjut Talkhis, juga mewaspadai potensi kerawanan yang berpotensi muncul di tahapan berikutnya hingga sampai nanti jelang Februari 2024. Yakni polarisasi masyarakat dengan isu- isu tertentu, yang dipakai oleh tiap calon peserta Pemilu. “Meskipun masih calon, namun potensi tersebut dikhawatirkan masih bisa terjadi,” lanjutnya.
Hal yang juga mendapatkan perhatian Bawalu Kabupaten Semarang, tambah Talkhis, adalah pada masa kampanye (bulan Nopember 2023 hingga menjelang Februari 2024 umumnya merupakan masa puncak musim hujan.
Sehingga ada kerawanan terhadap distribusi logistik, kesehatan dan daya tahan penyelenggara –baik dari bawaslu maupun KPU. Sehingga ini menjadi salah satu kerawanan yang harus mulai dipikirkan sejak sekarang,” tegasnya.
Sementara itu, Pegiat Pemilu, Fajar Saka menyampaikan, sebagai orang yang pernah berada di jajaran pengawas pemilu di Jawa Tengah, mengingatkan pentingnya determinasi oleh jajaran pengawas.
Determinasi yang dimaksud adalah kegiatan- kegiatan yang mendukung dan mendorong jajaran pengawas di level terdepan (kecamatan dan desa) agar diperkuat.
Memperkut dukungan ini tentu diawali dari proses rekruitmen. Sekarang sudah dilaksanakan di level kecamatan dan nanti rekruitmen di tingkat desa juga harus betul- betul diperkuat.
Yakni dengan merekrut mereka yang punya pengetahuan, pengalaman dan berani menjadi penting. Demikian halnya denga pengawas TPS.
Hal ini sebagai jalan masuknya jajaran pengawas untuk memastikan pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan sesuai dengan aturan main (regulasi).
Sebab pemilu intinya di level terdepan, maka penyelenggara pemilu di level itu yang harus disuport, dijaga dan dipertahankan keberaniannya. “Khususnya dalam menegakkan aturan mainnya,” tegas mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah periode 2017- 2022 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
