REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim bersama Dinas Pendidikan Jatim dan Putra Sampoerna Foundation meluncurkan Gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka. Gerakan ini sebagai upaya mewujudkan target 100 persen SMA/SMK dan SLB di Jatim melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri pada tahun ajaran 2023/2024.
Saat ini, dari 4.044 SMA/SMK dan SLB di Jatim, baru 77 persen yang menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka. "Alhamdulillah, seluruh lembaga SMA/SMK dan SLB menunjukkan semangat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (14/11/2022).
Khofifah menjelaskan, syarat peserta Program Akselerasi IKM cukup sederhana. Yaitu satuan pendidikan yang ikut terdiri dari satu kepala sekolah dan tiga guru, bukan merupakan sekolah penggerak, juga bukan SMK Pusat Keunggulan. Ia pun mendorong sekolah-sekolah yang belum melaksanakan untuk menyiapkan diri agar kualitas dan pemerataan pendidikan bisa terwujud.
Khofifah juga berharap bupati dan wali kota turut menyiapkan target 100 persen penerapan IKM Mandiri pada jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, pada tahun ajaran 2023/2024. Khofifah mengatakan, saat ini, Jawa Timur masih berada di peringkat 5 penerapan IKM Mandiri bila dihitung dari seluruh jenjang, yakni mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menjelaskan, Program Gerakan Akselerasi IKM Mandiri ada tiga jenis. Yaitu, tiga jam pembelajaran, 12 jam pembelajaran, dan 32 jam pembelajaran. Ia mengupayakan untuk para guru agar mengikuti program yang 32 jam pembelajaran dengan program guru transformatif.
"Pelatihan ini gratis dan mereka akan mendapatkan e-Sertifikat yang bisa digunakan untuk mengikuti Penilaian Angka Kredit (PAK) sebagai syarat untuk kenaikan pangkat," ujarnya.
Dirjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud Ristek, Iwan Syahril menyambut baik adanya kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam peningkatan kualitas pendidikan, melalui Program Gerakan Akselerasi IKM Mandiri. Menurutnya langkah tersebut menjadi contoh dimana seluruh stakeholder bersama-sama menjadi pemecah masalah terkait krisis pembelajaran yang diperparah kondisi pandemi Covid-19.
Iwan mengatakan, penerapan kurikulum merdeka bersifat lebih sederhana, fleksibel, dan relevan. Di mana pihaknya memangkas 30 hingga 40 persen konten belajar. Iwan mengaku, pihaknya telah melakukan perbandingan sekolah yang melaksanakan K-13 full dan sekolah yang melaksanakan K-13 dengan penyederhanaan selama pandemi Covid-19.
"Ternyata learning loss lebih sedikit di K-13 yang disederhanakan. Jadi less is more. Lebih sederhana lebih terdampak pada kualitas pendidikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika