REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPS) APBD 2023 Jawa Tengah memprioritaskan sejumlah pos anggaran. Antara lain penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, ketimpangan pembangunan antar daerah, serta Indeks Pembangunan Manusia.
Hal itu mengemuka setelah penandatanganan KUA-PPS APBD 2023 oleh Gubernur Ganjar Pranowo dan DPRD Jateng dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jateng.
"Karena KUA-PPS ini menjadi dasar Rancangan APBD TA 2023, berarti tinggal pembahasan masing-masing item dan biasanya tidak terlalu lama,” kata gubernur, usai paripurna.
Ganjar menambahkan, kesepakatan ini dicapai setelah melalui negosiasi panjang antara eksekutif dan legislatif. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dinamis baik saat ini maupun masa depan.
Dalam KUA-PPS ini disepakati alokasi anggaran diberikan kepada pos anggaran prioritas. Misalnya terkait menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan antardaerah.
Termasuk soal Indeks Pembangunan Manusia. “Sehingga anggaran-anggarannya bisa masuk pada prioritas itu dan selanjutnya bisa disepakati, karena ini penting,” tegasnya.
Sesuai periode jabatan, ini menjadi tahun terakhir Ganjar turut serta merancang APBD Pemprov Jateng. Sebab masa jabatan periode keduanya akan berakhir pada September 2023.
Selama menjabat, Ganjar menegaskan teguh pada prinsip mengutamakan good governance dan menjaga integritas. Itu pun diterapkan hingga kini tercapai kesepakatan KUA-PPS APBD TA 2023.
“Betul-betul kita akan mengawal agar governance bisa dilakukan, integritas bisa kita jaga dan manfaat bisa kita berikan kepada rakyat,” tegas Ganjar.
Ia menyampaikan, penandatanganan KUA-PPS masih berjalan sesuai jadwal. Gubernur juga optimistis usai agenda paripurna, pembahasan RAPBD akan berjalan sesuai rencana dan selesai pada waktunya.
“Alhamdulillah sampai hari ini masih (on schedule), kan nanti sampai akhir November. Makanya kalau hari ini pokok-pokok besar sudah bisa deal insya Allah teknisnya nggak akan sulit,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman, mengapresiasi seluruh anggota dan staf yang terlibat pada tercapainya kesepakatan KUA-PPS ini. Sukirman menuturkan, intrik yang muncul merupakan bagian dari proses politik.
“Proses politik memang tidak ada yang memuaskan seluruh pihak, tetapi itu adalah komitmen dan konsistensi kita untuk menjalankannya,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika