REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan keseriusannya untuk mendorong produk-produk UMKM bisa menjadi penyokong berbagai program yang dijalankan Pemkot Surabaya. Eri mengungkapkan, pada 2023, pihaknya telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 3 triliun dari APBD Surabaya untuk belanja dari sektor UMKM. Ia pun mengajak pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi legalitas usaha.
"Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok, bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri, lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," kata Eri, Rabu (30/11).
Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan melalui Program Rumah Padat Karya, yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Pahlawan. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian, dan sebagainya. Sudah ribuan warga MBR yang terserap," ujarnya.
Eri bertekad mempertahankan bahkan meningkatkan belanja APBD dari sektor UMKM dan produk dalam negeri. Dimana berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), belanja APBD Surabaya dari sektor UMKM menjadi yang terbesar dibanding kota lainnya di Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya dari sektor UMK hingga 25 November 2022, mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk produk dalam negeri tercatat Rp1,7 triliun.
"Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD," kata Eri.
Eri kemudian membeber sejumlah program Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMKM serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya dengan membeli paving dari UMKM yang melibatkan MBR, untuk program pavingisasi yang menyentuh seluruh penjuru kampung di Surabaya.
"Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh oleh ITS. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," kata Eri.
Eri melanjutkan, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
"Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," ujarnya.
Eri pun mengingatkan jajarannya untuk lebih mengutamakan produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Ia tidak ingin APBD justru dibelanjakan barang impor, kecuali memang belum bisa produksi di dalam negeri. "Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," kata Eri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
