REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Hasil evaluasi atas capaian kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2021- 2024, H Ngesti Nugraha-M Basari, masih menyisakan tiga ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan. Antara lain pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, serta penambahan tenaga pendamping kesehatan masyarakat.
Hal ini terungkap dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemrintah Daerah (RKPD) Tahu anggaran 2024, yang dilaksanakan di The Wujil Resort & Convention Ungaran, kabupaten Semarang, Kamis (12/1/2023).
Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha mengatakan, hari ini dilaksanakan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024 sekaligus evaluasi terkait dengan capaian kerja bupati dan wakil bupati Semarang periode 2021-2024.
Sampai saat ini, jelasnya, dari 64 program unggulan sesuai visi misi bupati dan wakil bupati masih ada tiga program yang belum dapat dilaksanakan. Tetapi masih terus dipersiapkan untuk tahun anggaran ke depan.
Pertama, jelas Ngesti, adalah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. “Kajiannya sudah ada, kemudian kami juga masih menunggu hasil ganti rugi tanah aset Pemkab Semarang yang terkena proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen,” jelasnya.
Setelah uang tersebut didapatkan, maka Pemkab Semarang juga akan berkonsultasi kepada DPRD terkait rencana pembelian lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan. Kedua, terkait dengan pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, baik yang dibangun oleh pemkab atau pihak ketiga (swasta).
"Kita masih berkomunikasi untuk mewujudkannya dan diharapkan ke depan, minimal sudah mampu membeli lahannya terlebih dahulu. Karena kurang lebih dalam dua tahun terakhir kebijakan anggaran banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19, sehingga masih tertunda," ujar dia.
Yang ketiga, terkait rencana penambahan tenaga pendamping kesehatan masyarakat. Adanya surat dari Menpan-RB yang belum mengizinkan Pemkab Semarang untuk mengangkat tenaga baru, kecuali untuk pengemudi, keamanan, dan kebersihan, menjadikan rencana ini belum dapat direalisasikan.
Bupati juga menyampaikan, dari ketiga program ini Pemkab Semarang telah menetapkan dua di antaranya dapat diprioritaskan dalam jangka dekat. Yakni, pemindahan pusat pemerintahan dan pembangunan rumah sakit.
Sejauh ini sudah ada dua alternatif lokasi untuk pemindahan pusat pemerintahan. Alternatif yang pertama dan tentu juga diharapkan, adalah bisa menggunakan lahan milik PTPT IX yang ada di wilayah Bawen.
Alternatif kedua mencari lokasi lain yang belum dapat disebutkan terlebih dahulu. Kalau nanti prosesnya dapat berjalan sesuai dengan rencana, minimal Pemkab Semarang akan membeli lahannya terlebih dahulu.
Sementara terkait pembangunan rumah sakit di wilayah kabupaten bagian selatan, pemkab memprioritaskan jika ada pihak ketiga yang akan membeli lahan dan membangun rumah sakit wilayah selatan ini.
Namun jika memang belum ada, pemkab merencanakan untuk (minimal) membeli tanah terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dan disiapkan pembangunannya. “Entah nanti dibangun dengan dana APBD atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengurangi beban keuangan daerah,” jelasnya.
Untuk tenaga pendamping kesehatan masyarakat, selama surat Menpan RB belum dicabut, maka untuk sementara pemkab belum bisa melakukan rekrutmen. “Artinya kita akan mengoptimalkan tenaga kesehatan yang saat ini sudah ada,” tegas bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
