REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dalam waktu satu bulan ke depan, Perum Bulog Jawa Tengah menggelontorkan hingga 1,08 juta liter minyak goreng curah kemasan rakyat (Minyakita).
Sebelum memasuki bulan Ramadhan 1444 Hijriyah, sebanyak 1,08 juta liter minyak goreng ini harus sudah tersalurkan guna mencukupi hingga Lebaran nanti. Baik melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, operasi pasar (OP) maupun dengan menjual langsung kepada end user (konsumen) di masyarakat.
Terkait hal ini, proses distribusi harus dimonitor dan diawasi bersama-sama dengan ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan. Sehingga komoditas yang disubsidi oleh pemerintah ini tidak mengalami kelangkaan di tengah-tengah masyarakat karena ulah pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Saya minta datanya harus jelas, kabupaten mana, akan digelontorkan berapa, kapan dan itu harus diperketat pengawasannya," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (16/2).
Orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini mengungkapkan, dari hasil pengecekan di sejumlah pasar di Kota Semarang, produk MinyaKita masih sulit ditemukan di pedagang. Padahal distribusi stoknya terus berjalan dari Pemerintah Pusat. Di beberapa tempat sudah ada, tetapi juga masih kurang dan harganya di atas HET.
Maka, lanjut gubernur, penting untuk digelontorkan lagi minyak subsidi dengan merek Minyakita itu agar masyarakat bisa membeli dengan harga Rp 14 ribu. Bupati/wali kota juga telah dinstruksikan untuk terus memonitor dan mengecek ketersediaan stok Minyakita setiap hari di daerahnya masing-masing.
"Selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, pemerintah juga terus berupaya menurunkan harga minyak goreng di pasaran guna menekan laju inflasi," kata Ganjar.
Sebelumnya, Polda Jawa Tengah, melalui Satgas Pangan Ditreskrimsus bakal mengawal dan memastikan kemanan distribusi minyak goreng kemasan rakyat oleh Bulog Jawa Tengah. Tugas Satgas Pangan selain membantu melakukan monitoring bersama dengan stakeholder terkait juga membantu dalam proses distribusinya.
"Hal ini untuk memastikan proses distribusi tidak terjadi hambatan dan untuk mencegah penyalahgunaan," kata Wakil Ketua Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, AKBP Rosyid Hartanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
