REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pihak mewaspadai gerakan kampanye negatif di media sosial jelang Pemilu 2024. Ma'ruf pun meminta kepada seluruh pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya memperkuat sinergi dalam mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan.
"Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial, karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama Pemilu," ujar Ma'ruf dalam sambutannya pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St Regis Jakarta, Senin (13/3/2023).
Ma'ruf mengajak untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga kontestasi politik lima tahunan ini melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengajak belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, yakni tidak menggunakan cara-cara yang dapat memecah belah masyarakat seperti kampanye negatif maupun strategi polarisasi.
Pengalaman pemilu lalu menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat dengan sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih memajukan adu gagasan.
"Pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik peserta pemilu mestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang," ujar Ma'ruf.
Karenanya, ia mengingatkan partai politik peserta pemilu memberikan instruksi kepada kader dan simpatisannya untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab. Ma'ruf menyarankan untuk mengkampanyekan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara.
"Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita retak," katanya.
Sementara untuk BNPT agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan Pemilu untuk mendelegetimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, apalagi tindakan kekerasan dan terorisme.
"Tentunya kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk Pemilu yang lalu. Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai dan berkualitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika