REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 membentuk lembaga baru bernama Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS), untuk melakukan kajian pada isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan yang akan menentukan positioning organisasi itu.

"Kajian mengenai hal ini diharapkan bisa membaca realitas umat yang sesungguhnya, aspek yang strategis dan punya dampak luas bagi pemajuan umat Islam. Tidak terjebak pada tarik-menarik representasi umat Islam," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nasir.

Haedar sebelumnya menyampaikan hal itu secara daring di hadapan rapat koordinasi pengurus LKKS di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (21/3). Ia menyebut ada empat isu strategis yang perlu menjadi perhatian LKKS, yaitu, sistem gerakan Muhammadiyah, organisasi dan kepemimpinan, jaringan dan sumber daya, serta aksi dan pelayanan.

Pesan senada ditegaskan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti. Ia menyampaikan Muhammadiyah harus mampu menyajikan proposal perubahan kebijakan bagi negara, meskipun dengan cara yang berbeda dari partai politik.

Menanggapi arahan itu, Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq menyatakan kesiapannya menjalankan amanah ketua umum dan sekum PP Muhammadiyah tersebut. Fajar optimistis kehadiran lembaga ini akan menjadikan gerakan Muhammadiyah lebih dinamis dalam merespons isu-isu fundamental yang berdampak jangka panjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika