REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Prevalensi balita stunting di DIY masih cukup tinggi yakni 16,4 persen berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengatakan, angka ini masih tinggi meski sudah di bawah capaian nasional yakni 21,6 persen.
Untuk itu, permasalahan stunting di DIY menjadi pekerjaan rumah yang mendapat perhatian serius. Dalam menekan dan mengatasi stunting ini, sinergi dengan berbagai pihak pun dilakukan, termasuk dengan koperasi.
Beny menuturkan, penguatan ekonomi di DIY akan berdampak pada berbagai sektor, baik sektor ekonomi itu sendiri juga sektor kesehatan, yang didalamnya juga berdampak kepada penanganan stunting. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, katanya, harus turut berperan dalam penguatan ekonomi.
Dari triwulan IV tahun 2022 hingga triwulan I tahun 2023, kontribusi omzet koperasi terhadap PDRB DIY pada kisaran 10,09 persen sampai 10,18 persen. Selama satu tahun terakhir, ada penambahan jumlah koperasi sebanyak 51 koperasi di DIY.
Total saat ini DIY sudah memiliki 2.033 koperasi yang mengutamakan jenis koperasi sektor riil. Dari jumlah tersebut yang terbesar yakni koperasi konsumen sebanyak 1.031 koperasi atau 50,7 persen.
"2023 ini, kami memfasilitasi lima koperasi yang akan melaksanakan pendirian koperasi. Upaya penguatan ekonomi dengan transformasi koperasi diharapkan juga akan menangani permasalahan yang berkaitan dengan tingkat ekonomi, antara lain kesehatan dan kesejahteraan keluarga," kata Beny dalam Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY di Royal Ambarrukmo Hotel, Sleman, DIY, Selasa (8/8/2023).
Lebih lanjut, Beny menyebut bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya target jumlah koperasi modern serta penurunan angka stunting, Pemda DIY mengembangkan aplikasi Klinik Koperasi dan Bantu Banting yang terintegrasi dalam website SiBakul Jogja.
Aplikasi Bantu Banting merupakan akronim dari SiBakul Jogja Membantu Bersama Menangani Stunting, yang berfungsi sebagai alat monitoring evaluasi distribusi telur dari petugas BKKBN ke keluarga risiko stunting sejumlah 3.600 Keluarga. "Sedang Klinik Koperasi digunakan untuk memberi ruang konsultasi daring pada koperasi," ucap Beny.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, jiwa berkoperasi perlu dibangkitkan dalam konteks kekinian dengan syarat mau berubah. Diperlukan rethinking terhadap tata kelola koperasi melalui transformasi menjadi koperasi yang tangguh, benar-benar milik bersama, dan mampu menjawab persoalan masa depan.
Sultan menuturkan, saat ini tidak semua koperasi di DIY yang berkembang. Meski begitu, ia mendukung upaya-upaya kreatif tentang transformasi koperasi, seperti penumbuhan koperasi modern, amalgamasi, spin-off, klinik koperasi, hingga penyelesaian konflik perkoperasian secara tuntas.
"Kita memberikan tambahan modal. Dilakukan modernisasi untuk meningkatkan profesionalisme, mendorong inovasi dan bisa menghadapi tantangan zaman. Sekarang kalau tidak inovatif, tidak bisa berkembang," kata Sultan.
Melalui dana keistimewaan (danais) DIY, Pemda DIY memberikan bantuan tidak hanya modal usaha tapi juga pendampingan. Seperti pada program SiBakul Jogja yang tidak hanya mewadahi UKM, namun juga koperasi.
"Di sini yang kita fasilitasi tidak hanya UMKM, tapi koperasi juga. Tahun ini kita sudah rehab Hotel Mutiara dan mereka harus bisa masuk, tapi tetap lewat kurasi bahwa produk harus memenuhi syarat tertentu. Manajemennya juga harus lebih bagus dan kita periksa," ungkap Sultan.
Menurutnya, saat ini UMKM dan koperasi juga tidak hanya berkiprah membangun perekonomian. Namun, mereka juga memiliki peran bersinergi dengan Pemda DIY untuk menekan angka stunting mengingat stunting menjadi pekerjaan bersama yang harus ditangani segera.
Sultan pun mengapresiasi koperasi yang aktif berkolaborasi dengan Pemda DIY dalam stunting pada basis 15 kapanewon miskin. Contoh nyata yang dilakukan dalam menangani masalah ini seperti pembagian asupan telur yang dilakukan oleh koperasi-koperasi mitra SiBakul.
Kerja sama lintas sektor secara lebih luas, terarah dan berkelanjutan, pasca penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah bersama BKKBN RI wajib dilakukan. Terutama Koperasi UKM DIY dalam penurunan stunting dan pemberdayaan koperasi, diharapkan bisa berjalan sinergi.
Stunting wajib menjadi musuh bersama karena menjadi ancaman bagi kualitas generasi penerus bangsa. "Jangan ragu untuk sedini mungkin periksa kandungan, dan aware dengan kondisi. Sekarang pengobatan dan penanganan lebih maju. Namun kesadaran diri menjadi yang utama. Perkembangan janin hingga anak usia dua tahun wajib diperhatikan," ucap Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
