REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta aparat kepolisian dapat bertindak tegas dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Muhadjir menyebut, fenomena gunung es dalam tindak kejahatan tersebut, yakni kasus yang terungkap lebih sedikit dibandingkan kasus yang masih belum terungkap hingga saat ini.
"Karena itu, kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin dan memperkuat semua lini mulai dari pencegahan awal hingga penindakan hukum," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan website-nya, Rabu (13/9/2023).
Ditegaskan, kasus TPPO merupakan kejahatan antarnegara (transnational crime) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Kasus TPPO ini, menurutnya, juga berimpitan atau beririsan dengan kasus drug trafficking.
Ia menyampaikan, penyelesaian kedua isu trafficking tersebut selama ini juga lebih berat pada pencegahan dan rehabilitasi. Sedangkan, untuk menyelesaikan kedua isu itu harus juga fokus pada penanganan dan penindakan.
Karena itu, pada rapat terbatas Presiden Joko Widodo mengarahkan agar perlu dilakukan penegakan hukum dan mengejar penjahat-penjahatnya, mulai dari backing sampai pada penyalurnya.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, sesuai arahan dan perintah Presiden, pemerintah akan menjadikan dua persoalan besar yang sangat mendesak ini ditangani bersama.
Pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian perlu menindak tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku human trafficking sehingga kasus TPPO di Indonesia dapat menurun.
"Jika aparat penegak hukum di semua level disiplin tidak kongkalikong dengan para pelaku serta merevolusi mentalnya, saya yakin tindak kejahatan ini dapat dicegah sedini mungkin," ujar Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
