REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar kesehatan Universitas Airlangga (Unair) Prof Junaidi Khotib mendorong pemerintah segera melakukan pelabelan risiko bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. Junaidi mengatakan, pelabelan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat. Ia mengatakan, pelabelan yang dilakukan bukan merupakan upaya meniadakan penggunaan BPA.
"Upaya ini bukan untuk meniadakan BPA tapi mengatur penggunaannya, sehingga keamanan masyarakat bisa terjaga. Utamanya dalam tumbuh kembang anak, sebab kualitas anak masa depan yang menentukan adalah kualitas mereka saat ini," kata Junaidi, Selasa (10/10/2023).
Junaidi menjelaskan, bahan pembuat wadah plastik yang aman saat ini adalah polietilen tereftalat (PET). Bahan ini bisa membuat wadah plastik tetap kokoh dan stabil. Wadah plastik yang mengandung BPA dapat terdeteksi dengan keterangan siklus bernomor 7 pada botol.
"Kalau nomor satu jelas PET. Wadah plastik dengan keterangan siklus nomor satu itu aman, kalau tujuh mengandung berpotensi mengandung BPA," ujarnya.
Junaidi berpesan kepada masyarakat untuk bijak dalam memilih makanan dan minuman sehari-hari. Salah satu yang menjadi indikator pendukungnya adalah informasi yang cukup tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu, informasi yang cukup juga menggambarkan pelaku industri mempunyai tanggung jawab secara sosial.
"Pelaku industri tidak hanya memproduksi komoditas tapi punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab mereka memberikan informasi secara lengkap bahwa produknya mengandung polikarbonat yang dapat melepaskan BPA," kata Junaidi.
Junaidi mengatakan, apabila sudah terlanjur menggunakan galon yang mengandung senyawa BPA, tidak menjadi masalah besar jika tidak mengalami gangguan tubuh. Tetapi, penggunaan galon yang tidak mengandung senyawa BPA merupakan investasi kesehatan jangka panjang.
"Tidak apa-apa jika tidak mengalami gangguan karena itu perlu paparan jangka panjang. Namun, tidak ada kata terlambat untuk menjaga kesehatan lebih baik," ujar Junaidi yang juga merupakan tim ahli BPOM tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
