REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan kecil di daerahnya. Pun demikian dengan langkah-langkah pencegahan serta penindakan atas berbagai pelanggaran hukum di laut.
Ihal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat menerima perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di kantor Gubernur Jateng, di Semarang, Rabu (11/10/2023).
Menurut Nana, upaya ini dilakukan sebagai bentuk komintmen pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga memberikan perlindungan kepada nelayan kecil di daerahnya.
Sebab berbagai persoalan masih dihadapi para nelayan di Jateng, baik yang terkait dengan masalah kesejahteraan hingga persoalan hukum yang melibatkan dan jamak merugikan para nelayan kecil. “Seperti misalnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ungkapnya.
Nana juga menyampaikan, kerja sama antara Pemprov Jateng dengan IOJI sudah terjalin lama. Pada Mei 2023 lalu juga telah ditandatangani nota kesepahaman dalam bidang penguatan perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, serta nelayan buruh.
Sebab, pemprov menilai kehadiran IOJI dinilai cukup penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas, serta dalam memberikan perlindungan kepada nelayan kecil.
“Kami ingin nelayan di Jateng ini sejahtera dan kualitasnya meningkat, termasuk dalam hal perlindungan. Strateginya seperti apa, saat ini sedang disiapkan bersama dengan IOJI,” tegas Nana.
Semenara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa dalam kesempatan ini menilai, pj gubernur Jateng memiliki perhatian tinggi terhadap keberlangsungan para nelayan kecil di wilayah setempat.
Hal ini selaras dengan fokus IOJI yang terus berupaya memberikan fasilitasi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta upaya perlindungan kepada para nelayan kecil di Jateng.
“Saya kira ini nyambung, terlebih saat ini kami sedang membantu mengerjakan peraturan gubernur tentang perlindungan nelayan kecil, karena perdanya saat ini memang sudah ada,” ungkapnya.
Santosa juga menjelaskan, kerja sama antara IOJI dengan Pemprov Jateng sejauh ini sangat aktif dan intensif. Bahkan kerja IOJI di wilayah ini dianggap paling intensif dibandingkan di daerah lain di Indonesia.
Di Jateng, IOJI intens melakukan riset untuk mendukung kebijakan- kebijakan dari pemprov termasuk dalam hal mengonsultasikan kepada publik terkait kebijakan yang akan disahkan.
Terkait perlindungan nelayan kecil, Santosa, memaparkan IOJI bersama pemprov sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil. Konsultasi publik itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh nelayan kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
