REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Timur Heni Yuwono mengungkapkan, jumlah warga binaan di 39 lapas dan rutan di Jawa Timur mencapai 28.265 orang. Dari jumlah tersebut, Heni melanjutkan, yang berstatus sebagai narapidana sebanyak 22.505 orang dan yang masih berstatus tahanan 5.760 orang.
"Saat ini yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 22.801 orang warga binaan," kata Heni saat mengunjungi Mapolda Jatim untuk membahas persiapan Pemilu 2024, Selasa (14/11/2023).
Heni mengaku, jajarannya terus melakukan input data warga binaan ke dalam DPT agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2025. Selain puluhan ribu warga binaan yang telah tercatat di DPT, kata Heni, masih ada 5.464 warga binaan lainnya yang juga diproyeksikan bisa masuk DPT di lapas atau rutan.
"Kami terus berupaya agar semua warga negara yang sedang menjalani pembinaan di lapas dan rutan bisa memberikan suaranya di 102 TPS yang ada di dalam lapas dan rutan," ujarnya.
Heni mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi jajarannya adalah terus bertambahnya tahanan baru. Meski demikian, ia menegaskan, Kanwil Kemenkumham Jatim akan terus melakukan update data dan informasi terkait jumlah warga binaan yang masuk DPT.
Wakapolda Jatim, Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan mengatakan, situasi keamanan dan ketertiban di Jatim relatif kondusif menjelang Pemilu 2024. Ia berharap kondisi ini bisa dijaga, termasuk di lapas dan rutan yang selama ini menjadi objek vital.
"Dibutuhkan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi, termasuk dengan Kemenkum HAM untuk menciptaka suasana di Jatim lebih kondusif menjelang Pemilu 2024," ujarnya.
Yusep pun menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam pengamanan lapas dan rutan, baik secara reguler maupun saat tahapan pemilu dimulai. "Yang pasti kami punya semangat yang sama dengan Kemenkumham Jatim untuk menjaga netralitas dan kondusivitas," kata Yusep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
