REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Mohammad Fadil Imran, membantah pernyataan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi soal dugaan dana asing untuk membiayai calon presiden (capres) tertentu. Menurut dia, Aboe salah membaca dokumen yang diberikan pihaknya dalam rapat kerja tersebut.
Dalam dokumen yang diberikan pihaknya dalam rapat kerja dengan Komisi III, dijelaskan adanya potensi kerawanan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Potensi tersebut belumlah terjadi dan nantinya hal-hal tersebut akan diantisipasi oleh Polri.
"Saya tidak mengatakan (soal dana asing), yang mengatakan itu beliau, tetapi beliau tidak mengutip secara detail. Yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing. Isinya itu bahwa Indonesia adalah negara yang secara geografis, geopolitik strategis," ujar Fadil di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
"Jadi tolong dikoreksi, ini sekaligus sebagai ajang klarifikasi dari kami bahwa kami tidak mengatakan ada capres-cawapres yang dibiayai oleh asing," sambungnya.
Ia pun menunjukkan dokumen soal potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing kepada wartawan. Di dalamnya terdapat tiga poin, pertama adalah pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi sorotan dunia internasional, mengingat posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan geopolitik global.
Kedua, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Gangguan pihak asing diprediksi menginginkan capres dan cawapres terpilih adalah yang sesuai dengan kepentingan mereka.
Terakhir, bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi capres-cawapres tertentu dan kelompok masyarakat sipil untuk melakukan framing atas nama demokrasi; melakukan penetrasi terhadap sistem teknologi informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU); melakukan pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia; dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.
Adapun dalam rapat kerja, Aboe yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan dugaan bentuk kegiatan operasi intelijen asing untuk membiayai capres tertentu. Ia mengacu pada dokumen yang diberikan oleh Polri dalam forum tersebut.
"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi bacapres dan bacawapres tertentu, tolong digarisbawahi ini," ujar Aboe.
"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? Ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing ada nggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
