REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DIY menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Bangsal Kepatihan, kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11/2023). Deklarasi tersebut diikuti dan ditandatangani mulai dari gubernur DIY, jajaran Forkopimda DIY, ketua DPRD DIY, kabinda DIY, ketua KPU DIY, ketua Bawaslu DIY, dan 18 pimpinan partai politik peserta pemilu 2024.
Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai dipimpin ketua KPU DIY dan ketua Bawaslu DIY dengan tema ‘Mewujudkan Pemilu Damai dan Berbudaya sebagai Sarana Integrasi Bangsa’. Deklarasi berisi kesiapan berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat.
Serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Selain itu, peserta siap berkampanye secara produktif mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal. Termasuk siap bekerja sama untuk tidak melakukan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan informasi palsu, provokasi, dan ujaran kebencian.
Dalam deklarasi tersebut, juga disebutkan pihak terlibat siap bekerja sama dengan aparat TNI/Polri untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan damai selama pelaksanaan Pemilu 2024 DIY, serta dapat mengendalikan massa pendukung masing-masing, dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum. Terakhir, dalam deklarasi itu juga disampaikan siap menerima apapun hasil Pemilu 2024 dengan terbuka dan lapang dada.
“Harapan saya, (isi deklarasi) itu dipatuhi saja. Pemerintah mematuhi, KPU, Bawaslu, peserta pemilu juga mematuhi, yang penting masyarakat tetap nyaman, tenang, dan berpikir jernih untuk menentukan pilihan. Mereka datang ke TPS tanpa khawatir, bisa menggunakan hak untuk menentukan pilihan,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Terkait sanksi bagi pegawai pemerintah yang tidak bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu, Sultan menekankan konsekuensi tersebut akan dipikirkan nantinya. Pasalnya, ASN diwajibkan bersikap netral selama berjalannya tahapan pemilu.
“Konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan. Jangan sekarang. Yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama,” ungkap Sultan.
Secara esensi, Sultan menyebut pemilu merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu, katanya, juga merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.
“Nilai-nilai demokrasi adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa dengan teratur, sesedikit mungkin unsur paksaan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju,” jelas dia.
Sesuai batasan kewenangan dan bidang urusan masing-masing, Sultan juga mengajak semua pihak untuk memastikan pemilu damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan. Melainkan juga sebagai ikhtiar untuk menciptakan atmosfer yang kondusif.
Ditegaskan pula menjaga kedamaian selama pemilu adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. “Mari kita saling bekerja sama, sehingga Pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah kian cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia,” ungkap Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
