REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Antisipasi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) atau liburan akhir tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai melakukan langkah-langkah strategis.
Hal ini untuk memastikan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok tetap terkendali sekaligus untuk memastikan nilai inflasi tetap terjaga hingga akhir tahun nanti.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, antisipasi ini dilakukan dengan melakukan monitoring dan pemantauan secara intensif guna melihat gejolak harga pasar.
Khususnya untuk berbagai jenis komoditas volatile food atau berbagai komoditas yang selama ini jamak menjadi penyumbang dan memicu gejolak inflasi.
Hal ini dilakukan agar saat libur akhir tahun nanti inflasi tetap terjaga, termasuk untuk mengantisipasi adanya upaya penimbunan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
“Jangan sampai stabilisasi harga atau inflasi naik kembali dan juga kemungkinan adanya penimbunan sembako,” ungkapnya, di Semarang, Senin (4/12).
Dalam rangka mengantisipasi penimbunan bahan pokok tersebut, lanjut pj gubernur, pemprov terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda Jateng.
Sehingga manakala ada indikasi-indikasi penimbunan, maka akan langsung dilakukan langkah-langkah (hukum) tegas kepada para pelakunya.
Hal lain yang turut mendapatkan perhatian oleh pemprov, ungkap Nana, adalah antisipasi terkait dengan persoalan distribusi serta transportasi.
Sebab transportasi acap kali juga berpengaruh terhadap harga bebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat, selain juga berkaitan dengan mobilisasi masyarakat pada saat libur Nataru.
Karena sebagian masyarakat biasanya juga banyak yang hendak pulang ke kampung halaman atau berliburan di daerah, pada saat momentum liburan akhir tahun.
“Kita harus mampu mengatasi masalah transportasi ini dan memastikan jauh-jauh hari agar semua dapat berjalan dengan lancer,” tegas pj gubernur.
Di lain pihak, Nana Sudjana juga berharap peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kondusifitas daerah.
Terlebih momentum liburan Nataru tahun ini juga bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Maka seluruh stakeholder yang terkait dengan kondusivitas daerah harus mampu memprediksi dan mendeteksi dengan cermat berbagai kemungkinan kerawanan yang berpotensi terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika