REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Sebanyak 17 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terintegrasi di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, telah diresmikan. RTLH terintegrasi yang terdiri dari 11 rumah di Kelurahan Wukirsari dan 6 unit rumah di Kalurahan Karang Tengah, dibangun dengan sumber pendanaan dari Dana Keistimewaan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau hasil penanganan RTLH tersebut pada Senin (18/12/2023). Ia mengatakan, program penanganan RTLH terintegrasi ini adalah program baru dari Pemda DIY untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.
RTLH yang dimaksud memiliki kategori rumah dengan konstruksi atap, dinding, lantai, sanitasi, akses air minum, hingga luas perkapita yang tidak memadai. Sarana dan prasarana yang turut dibangun diantaranya adalah perbaikan jalan dan talud, penyediaan air bersih, penyediaan Penerangan Jalan Umum atau PJU, pembangunan gapura lar badak dan bantuan TPS atau tempat pengolahan sampah.
RTLH juga dilengkapi akses jalan selebar 2,5 hingga 3 meter, dan dibangun menggunakan paving holland. Variasi dan pola warna yang dipakai adalah natural hijau dan kuning yang melambangkan warna keistimewaan.
“Sekarang kita coba untuk penanganan RTLH terintegrasi. Pemerintah punya program untuk toilet tapi kalau air tidak masuk nggak mungkin warga itu akan bikin toilet,"jelas Sri Sultan pada Senin (18/12/2023) mengunjungi rumah di Wukirsari.
Selain meninjau rumah program penanganan RTLH, Sri Sultan juga bertandang ke Padukuhan Singosaren, Imogiri, Bantul. Warga menginisiasi pengembangan destinasi wisata perbukitan Watu Gagak. Dari sebuah bukit gersang, mereka berhasil mengubahnya menjadi destinasi yang membanggakan.
Keberhasilan Desa Wisata Kalurahan Wukirsari sebagai salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam kompetisi Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023 adalah bukti nyata dari potensi luar biasa yang dimiliki wilayah ini.
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan, pekerjaan 11 unit rumah di Wukirsari dilewati dengan jalan lingkungan sepanjang 660 meter, talut sepanjang 229 m, penerangan jalan umum sepanjang 1030 meter atau sejumlah 69 titik dengan jarak 15 m dan penanda kawasan berupa gapura lar badak sejumlah 1 unit. Dibangun pula Tempat Pengelolaan Sampah atau TPS seluas 36 m2 dengan total seluruh anggaran untuk penanganan di Padukuhan Karangasem senilai Rp 3,9 miliar.
Untuk enam unit rumah di Karangtengah, dilengkapi dengan penerangan jalan umum sebanyak 16 unit, 1 unit penanda kawasan berupa gapura lar badak, dengan total anggaran senilai 1,2 meter.
"Pembangunan infrastruktur di Imogiri diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi wisata masyarakat, khususnya bagi para pengrajin Kriya Kulit Tatah Sungging,” tutur Anna.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, banyak bantuan-bantuan fasilitasi yang dikucurkan oleh Gubernur DIY untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui RTLH Terintegrasi, peningkatan derajat kesehatan melalui beberapa bantuan penanganan sampah, serta bantuan-bantuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Di antaranya untuk bantuan titik-titik pariwisata berbasis masyarakat atau yang dikenal sebagai CBT atau Community Best Tourism yang dikelola langsung oleh masyarakat.
Kabupaten Bantul meluncurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis pedukuhan dengan skema BKK yang kita titipkan kepada kalurahan-kalurahan. Setiap padukuhan mendapatkan 50 juta, dan diberikan pada 933 padukuhan, dengan jumlah total 46,6 miliar rupiah dari sumber Dana Keistimewaan.
"Fokus kita pada uang 50 juta itu untuk mengatasi masalah sampah, menangani Posyandu yang fokus pada gizi buruk dan stunting dan untuk mendukung pendidikan anak usia dini," kata Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika