Kamis 04 Jan 2024 23:21 WIB

Empat Kantor Kelurahan di Yogyakarta Direhabilitasi Tahun Ini

Yogyakarta akan terus berbenah.

Rep: Silvy Dian Setiawan / Red: Erdy Nasrul
Wisatawan menghabiskan waktu saat libur Nataru 2023 di jalur pedesterian Malioboro, Yogyakarta, Ahad (24/12/2023).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Wisatawan menghabiskan waktu saat libur Nataru 2023 di jalur pedesterian Malioboro, Yogyakarta, Ahad (24/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) mulai menggarap beberapa proyek fisik di 2024 ini usai mengerjakan 10 proyek strategis 2023. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Hari Setyowacono mengatakan, proyek yang dikerjakan di 2024 ini tidak jauh berbeda dengan 2023.

Pada 2024 akan dikerjakan proyek untuk peningkatan pelayanan di wilayah, pendidikan, hingga perdagangan. Seperti rehabilitasi atau perbaikan empat kantor kelurahan, perbaikan sumber daya air, dan perbaikan jalan.

Baca Juga

"Untuk 10 paket proyek strategis tahun 2023 semuanya sudah selesai sesuai target. Pengerjaannya juga sesuai kontrak dan tidak ada catatan. Kemudian di tahun 2024 ini kami akan kerjakan perbaikan empat kantor kelurahan, yaitu Klitren, Suryatmajan, Bausasran, dan Tahunan," kata Hari belum lama ini.

Rehabilitasi bangunan empat kantor kelurahan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah. Selain itu, pihaknya juga akan mengerjakan perbaikan fasilitas Pendidikan di SDN Jetis, SDN Widoro, SMPN 10, dan SMPN 11.

“Akan dikerjakan juga satu fasilitas perdagangan, yaitu Pasar Kluwih Kraton, semuanya menggunakan APBD. Dengan adanya pembangunan baik sisi pelayanan publik, pendidikan dan perdagangan di tahun 2024 harapannya masyarakat bisa semakin nyaman,” ucap Hari.

Hari juga menyampaikan bahwa Pemkot Yogyakarta mengusulkan penggunaan dana keistimewaan (danais) untuk pengembangan Taman Budaya Embung Giwangan di tahun 2024. Lebih tepatnya pembangunan Grha Budaya sebagai sisi indoor untuk berkegiatan masyarakat.

“Saat ini dana keistimewaan kami usulkan untuk Grha Budaya, sementara itu untuk Dana Alokasi Khusus atau DAK otomatis nanti yang mengawal adalah Perangkat Daerah teknis, seperti misalnya puskesmas nanti langsung dikawal oleh Dinas Kesehatan. Kami dari DPUPKP tetap koordinasi dan terlibat sebagai tim teknis dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Sejauh ini pihaknya juga masih menunggu bagaimana ketentuan penggunaan DAK dari pusat, apakah bisa digunakan untuk perbaikan jalan ataupun jembatan dan lain sebagainya. Dengan harapan, lanjut Hari, bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta supaya terus semakin baik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement