REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan, dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah akan menerbitkan 10 jilid buku tentang perjalanan sejarah Indonesia. Fadli mengatakan, buku-buku tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah fakta-fakta sejarah, tapi memperbaruinya dengan temuan dan data teraktual.
"Jadi bukan diubah ya, kita meng-update sejarah kita. Karena kita ini sudah lama belum menerbitkan tentang sejarah kita. Kebetulan tahun ini adalah 80 tahun Indonesia merdeka, kita akan menerbitkan buku sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia dengan updated version, ada revisi, ada penambahan, ada temuan-temuan baru, itu nanti akan kita masukin," kata Fadli seusai membuka Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2025 di Museum Ranggawarsita, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025).
Namun Fadli memastikan, fakta sejarah yang sudah terbukti, tidak akan diubah atau direvisi. Misalnya terkait pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965.
"Kita tahu bahwa PKI itu memang memberontak kan tahun 48, dan itu yang banyak korban justru adalah tokoh-tokoh kiai dari Nahdlatul Ulama, dari Gontor, dan kepala-kepala institusi pemerintah, ada kepala pengadilan, kepala sekolah," ucapnya.
"Jadi, itu kan fakta, memang PKI memberontak tahun 48, tahun 65, itu fakta sejarah. Itu tidak kita ubah," tambah Fadli.
Dia menjelaskan, dalam penulisan buku 80 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah akan tetap merujuk pada dua karya sebelumnya, yakni buku Sejarah Nasional Indonesia (1984) dan Indonesia dalam Arus Sejarah (2012). "Jadi kita bukan berangkat dari nol, tapi kita berangkat dari yang sudah ada. Tinggal menambahkan," ujarnya.
"Tapi tentu karena (buku sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia) hanya 10 jilid, tentu masih terbatas. Nanti kita akan detailkan lagi masing-masing," tambah Fadli.
Fadli mengungkapkan, penulisan buku sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia akan melibatkan seratusan sejarawan. "Profesor dan doktor di bidangnya masing-masing," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika