REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Keputusan terkait kelanjutan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Listrik (PSEL) dari perusahaan Danantara tidak bisa diambil sepihak. Hal ini disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat meninjau langsung sejumlah lokasi pengolahan sampah yang ada di wilayahnya.
Menurutnya, seluruh bupati dan wali kota di wilayah DIY harus duduk bersama dan menyamakan pandangan, mengingat kompleksitas pengelolaan sampah yang selama ini telah berjalan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reuse, Reduce, Recycle (TPST 3R). Kunjungan yang dilakukan ke sejumlah lokasi itu juga dalam rangka upaya koordinasi untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi di lapangan sebelum keputusan besar terkait penanganan sampah jangka panjang tersebut diambil.
"Saya berembuk dengan bupati dan wali kota untuk menyamakan visi. Kami harus mengambil keputusan, apakah sampah ini akan dijadikan investasi dan dikelola sendiri atau diserahkan kepada pemerintah pusat untuk ditangani," ujar Sultan HB X, Rabu (22/10/2025).
Proyek PSEL yang ditawarkan Danantara itu sebenarnya membuka peluang besar bagi DIY untuk mengubah tumpukan sampah menjadi energi listrik. Namun, proyek ini juga membawa syarat berat bagi daerah di mana harus mampu menyuplai sekitar 1.000 hingga 1.200 ton sampah per hari selama 30 tahun.
Sultan menyebut jika proyek ini dijalankan oleh pemerintah pusat, maka skema pengelolaan dan arah pembangunan fasilitas-fasilitas eksisting seperti TPST 3R harus dikaji ulang secara matang.
Apakah fasilitas-fasilitas yang sudah ada akan tetap berjalan, atau harus digantikan seluruhnya oleh sistem baru dari PSEL.
"(Kita harus mempertimbangkan -red) kalau diambil pemerintah pusat, apakah pabrik ini (TPST 3R) harus berhenti atau tetap berfungsi, tapi sampahnya menjadi bagian untuk menghasilkan listrik," ujar Sultan.
Di sisi lain, Sultan mengatakan penting untuk mempertimbangkan aspek hukum dan keuangan dalam mengambil keputusan ini. Ia tidak ingin keputusan yang diambil tergesa-gesa kemudian menyebabkan proyek-proyek yang sedang berjalan justru terbengkalai dan menjadi temuan dalam audit.
"Mungkin ada yang harus dimodifikasi untuk melaksanakan ini. Karena ada pos yang sudah berjalan atau baru saja dibangun, jangan sampai akhirnya mangkrak," kata Sultan.
"Kami juga harus mempertanggungjawabkan kepada BPK maupun BPKP. Hal-hal ini harus kami selesaikan dengan jelas agar ke depan tidak muncul persoalan hukum," ucapnya menambahkan.
Dilema yang dihadapi juga terasa karena sebagian kabupaten/kota, seperti Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, telah menggelontorkan anggaran untuk membangun dan mengoperasikan TPST 3R.
Jika proyek PSEL dari Danantara berjalan, maka bisa jadi TPST 3R yang baru saja aktif bisa saja dihentikan operasinya. Meski demikian, Sultan mengatakan dirinya tidak bisa serta merta memaksakan pilihan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur DIY ini menegaskan semua kepala daerah perlu mengambil keputusan bersama, bukan bergerak sendiri-sendiri dalam merespons tawaran proyek ini.
"Keputusan tetap di kabupaten atau kota, karena sampahnya yang ada di kabupaten atau kota. Tapi bagaimanapun, saya tidak mau mereka bernegosiasi sendiri-sendiri dengan pemerintah," ujarnya.
"Pilihan-pilihan mana yang terbaik itu kita kemukakan. Saya merasa juga bertanggung jawab, tidak mungkin saya lepas kabupaten atau kota melakukan negosiasi sendiri-sendiri, dan hanya memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Saya ingin semuanya kita pecahkan bersama," ungkap Sultan HB X.
Ikuti Whatsapp Channel Republika