REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Fenomena komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang kembali merebak di media sosial, termasuk di wilayah Yogyakarta, mendapatkan tanggapan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Meski mengaku belum mengetahui secara detail, Ia menekankan pentingnya pendekatan edukatif berbasis nilai keagamaan untuk menyikapi isu tersebut.

"Saya belum mengikuti ya, tetapi kita harus melakukan edukasi ya kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah, lewat pondok-pondok pesantren bahwa agama melarang LGBT. Itu keyakinan kita. Mungkin bisa lewat rehabilitasi atau apa tapi kita harus kampanye kan terus," ungkapnya, Kamis (17/7/2025).

Perilaku menyimpang ini tidak selayaknya dilakukan dan perlu dicegah penyebarannya melalui pendekatan edukatif yang kuat. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut langkah-langkah yang perlu diambil terkait fenomena tersebut.

Menurutnya penanganan terhadap fenomena LGBT tidak hanya bisa dilakukan sendiri melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat. "Nanti kita lihat, pastilah (ada tindak lanjut -RED), pemerintah akan melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan stakeholder untuk memberikan edukasi, pemahaman," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia juga telah menyampaikan akan memperkuat patroli siber dan mengedepankan pendekatan edukatif, termasuk dengan melibatkan organisasi keagamaan dan psikolog dalam pembinaan masyarakat. Pernyataan Mensos ini sekaligus merespons di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aktivitas komunitas LGBT, terutama setelah sejumlah grup di media sosial seperti "Gay Jogja" dan "Gay & Bi Jogja Community" yang masih terpantau aktif dan memiliki ribuan anggota.

Aktivitas dalam grup tersebut kerap menampilkan identitas seksual secara terbuka dan berpotensi memicu kekhawatiran sosial. "Kami akan memperkuat patroli siber dan melakukan pemetaan potensi masalah secara menyeluruh," ujar Pandia saat ditemui di Kompleks Kepatihan beberapa waktu lalu.

Penanganan masalah ini tidak akan semata-mata berbasis hukum. Kapolresta menilai pendekatan psikologis, edukatif, dan keagamaan perlu dikedepankan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang tidak bias.

"Fungsi Binmas akan kami kedepankan. Masyarakat perlu diedukasi agar tidak salah jalan. Jangan sampai fenomena ini berkembang tanpa kontrol sosial," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika