Jumat 29 Aug 2025 21:07 WIB

Gelar Rakerda di Yogyakarta, Partai Demokrat Evaluasi Kekuatan Politik

Herman menegaskan Partai Demokrat harus ikut menyukseskan program pemerintah.

DPD Partai Demokrat DIY menggelar rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Yogyakarta, Jumat (29/8/2025). Agenda utama yang diusung adalah evaluasi dan rekonstruksi kekuatan politik partai di daerah tersebut.
Foto: Republika/Fernan Rahadi
DPD Partai Demokrat DIY menggelar rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Yogyakarta, Jumat (29/8/2025). Agenda utama yang diusung adalah evaluasi dan rekonstruksi kekuatan politik partai di daerah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Yogyakarta, Jumat (29/8/2025). Agenda utama yang diusung adalah evaluasi dan rekonstruksi kekuatan politik partai di daerah tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Rakerda ini menjadi momentum penting untuk menyusun strategi merebut kembali kursi di parlemen pada Pemilu 2029.

“Pertama, tentu esensi dilaksanakannya Rakerda ini bukan hanya untuk mengevaluasi, tetapi lebih jauh lagi untuk merekonstruksi kembali Demokrat di Yogyakarta. Karena kita tahu, Demokrat di Yogyakarta pernah menang besar pada tahun 2009. Saat itu kami berhasil menempatkan dua kader Partai Demokrat sebagai anggota DPR RI, kemudian memperoleh 10 kursi di DPRD Provinsi, dan tentu saja sebaran kursi di kabupaten/kota juga tinggi,” ujar Herman.

Ia menambahkan, kondisi Demokrat di Yogyakarta saat ini jauh berbeda dibandingkan masa kejayaan 2009 maupun 2014.

“Kalau kita mundur sedikit ke 2014, kami masih memiliki satu kursi DPR RI dari Yogyakarta dan cukup banyak kursi di DPRD. Namun, kondisi hari ini berbeda: kita tidak memiliki wakil, baik di DPR RI maupun di DPRD Provinsi. Karena itu, hal-hal seperti inilah yang harus dibicarakan dalam Rakerda, agar menghasilkan program konkret yang dapat membawa Demokrat kembali meraih kursi pada Pemilu 2029," katanya.

Selain konsolidasi internal, Herman menegaskan Partai Demokrat juga harus ikut menyukseskan program pemerintahan.

“Kami memantapkan kembali bahwa Demokrat harus ikut menyukseskan program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Itu adalah amanah besar yang harus kami dukung. Jangan sampai ada kebijakan atau sikap yang justru bertentangan dengan tujuan pemerintah,” ucapnya.

Seluruh kader Demokrat saat ini diminta membuka kanal komunikasi dengan masyarakat.

“Kita harus lebih sensitif terhadap situasi masyarakat hari ini. Karena itu, kami membuka kanal informasi. Silakan seluruh kader Demokrat di Yogyakarta membuka kanal komunikasi dengan rakyat. Dari DPP, kami pun membuka diri berkomunikasi dengan seluruh kader di daerah. DPD maupun DPC jika ingin menyampaikan aspirasi, silakan langsung kirimkan ke Sekjen. Kami terbuka, karena kami ingin mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat Yogyakarta,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menyiapkan calon legislatif yang kuat untuk Pemilu mendatang.

“Kami menekankan pentingnya mulai mencari figur-figur yang tepat untuk dijadikan calon wakil rakyat dari daerah ini. Tujuannya jelas, agar Demokrat kembali bisa menempatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Selain itu, Demokrat juga harus mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada, dua tahun setelah Pemilu, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Herman.

Terkait dinamika nasional saat ini, Herman menyampaikan bahwa Partai Demokrat turut merasakan apa yang dialami masyarakat.

“Demokrat tentu merasakan apa yang dirasakan rakyat. Kami berempati terhadap perjuangan rakyat dan ikut serta mencarikan solusi terbaik atas tuntutan-tuntutan mereka,” jelasnya.

Herman menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat demonstrasi harus dihargai.

“Saya pribadi dulu juga aktif dalam gerakan mahasiswa, dan saya tahu betul bahwa demonstrasi adalah jalan terakhir dalam menyampaikan aspirasi ketika saluran formal tersumbat. Kalau masyarakat mengoreksi kebijakan, ya mari kita koreksi. Tidak masalah bagi saya, karena sebagai wakil rakyat kita memang harus mendengarkan aspirasi,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Partai Demokrat DIY Arif Budiyono menyampaikan bahwa langkah ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan di semua tingkatan kepengurusan.

“Kita ingin menjadikan ajang ini sebagai konsolidasi, menyatukan lagi, membangun partai agar ke depan, terutama menghadapi tahun 2029, kita bisa lebih solid,” kata Arif Budiyono.

Arif juga menambahkan, konsolidasi ini juga menjadi sarana untuk melakukan evaluasi kerja partai. “Ini adalah ajang evaluasi, ajang konsolidasi. Harapannya ke depan Partai Demokrat bisa semakin besar,” ujarnya.

Menurutnya, ada tanggung jawab untuk melakukan perbaikan hingga ke tingkat bawah.

“Ada tanggung jawab bahwa untuk tentukan perbaikan kan untuk DPC, mungkin nanti kita sampai ranting dan sebagainya. Memang sekarang ini sebagian PAC-nya memang ada yang terbentuk,” ucapnya.

Bahwa Demokrat DIY, tegas Arif tetap menargetkan kursi DPR RI pada Pemilu mendatang.

“Kalau bicara target, tentu ada. Untuk DPR RI, melihat situasi seperti ini, kita memang berharap dapat satu. Tentu kita harapannya kursi terakhir, itu yang harapan kita,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa untuk merebut kursi tersebut, Demokrat DIY perlu bekerja lebih keras.

“Karena memang kemarin itu kan kita kan secara keseluruhan kan 4 persen untuk menduduki DPR RI, paling tidak kan 7 persen. Jadi kita untuk meng-up sampai 3 persen itu kan memang harus kerja berhasil orang biasa," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement