REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memfasilitasi pemulangan 18 warga negara Indonesia (WNI) dari Nepal. Negara tersebut diketahui tengah diguncang gejolak politik menyusul gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang akhirnya memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli dan sejumlah pejabat tinggi lainnya mundur.
Kemenlu RI mengungkapkan, Tim Perlindungan WNI Pemerintah RI di Kathmandu mendampingi pemulangan 18 WNI pada Kamis (11/9/2025). Mereka diterbangkan dari Tribuvan International Airport dan diagendakan tiba di Tanah Air, Jumat (12/9/2025).
"Rombongan terdiri dari delegasi Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi Universitas Indonesia, dan WNI wisatawan," kata Kemenlu RI dalam keterangannya pada Kamis.
Mereka menjadi rombongan WNI pertama yang dipulangkan dari Nepal. Menurut Kemlu RI, sebagian besar dari rombongan tersebut berada di Kathmandu dalam rangka pelaksanaan kerja sama energi baru terbarukan Indonesia-Nepal-Jerman, The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI) Program yang berlangsung pada 8-12 September 2025.
Kemenlu RI mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran Tim Perlindungan WNI di Kathmandu, terdapat 78 WNI di Nepal. Sebagian besar WNI berada di Kathmandu, sedangkan sebagian lainnya di wilayah Pokhara dan Lumbini.
"Tim Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka akan terus berada di Nepal untuk memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan kepulangan WNI yang berkunjung di Nepal dengan selamat," kata Kemenlu RI.