REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan 100 titik pembayaran parkir berbasis QRIS di tepi jalan umum untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan transparansi layanan publik. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, saat peluncuran di Yogyakarta, DIY, Senin, mengatakan percepatan digitalisasi parkir sebagai upaya menjadikan Kota Yogyakarta sebagai contoh penerapan sistem pembayaran nontunai di sektor pelayanan publik.
"Yogyakarta harus bisa menjadi contoh untuk urusan digital parking. Maka, kita percepat lah. Kalau kemarin dulu hanya di 10 titik, sekarang ini bertambah 100. Kemudian nanti akhir Desember 2025 di 350 titik targetnya," ujar Hasto.
Ia menambahkan hingga pertengahan tahun depan diharapkan seluruh titik parkir di Kota Yogyakarta yang berjumlah sekitar 700 sudah sepenuhnya menggunakan sistem pembayaran digital. "Pertengahan tahun depan, harapan saya sudah 100 persen. Saya kira lambat atau cepat harus dimulai dan harus dikerjakan," tuturnya.
Untuk mengantisipasi masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital, Hasto menyebut telah meminta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyiapkan dukungan bagi juru parkir (jukir) di setiap titik. "Kalau kita sudah dinyatakan titik itu pakai QRIS, mungkin juru parkirnya nanti dilengkapi untuk mem-back up, sehingga kalau toh dia itu bayarnya pakai uang langsung, juru parkirnya yang membantu untuk masuk ke sistem QRIS itu," jelasnya.
Sistem digital semacam itu, menurut Hasto, juga mampu mempercepat proses bagi hasil pendapatan antara jukir dan pemerintah. "Bagi hasil seperti biasa. Hanya sekarang, kan digital, jadi dia akan dapat bagi hasil dalam waktu 24 jam atau kurang dari 24 jam," kata Hasto.
Dia menegaskan perubahan menuju digitalisasi ini harus dimulai dari Yogyakarta sebagai kota wisata, pelajar, dan budaya. "Kalau kabupaten-kabupaten lain bisa, Kota Yogya tidak bisa, terus bagaimana. (Padahal, Yogya) kota wisata, kota pelajar, kota budaya, turis asingnya banyak. Oleh karena itu, tugas pertama untuk menjadikan Yogyakarta sebagai contoh," ujar Hasto.
Kepala Kantor Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo mencatat adanya tren peningkatan penggunaan pembayaran parkir melalui QRIS di masyarakat. "Tentu ini menjadi tren positif yang kita harapkan, baik masyarakat, pemerintah, maupun juru parkir bersiap melakukan digitalisasi," katanya.
Menurut dia, penggunaan QRIS tidak hanya memberi kemudahan bagi pengguna, tetapi juga meningkatkan transparansi penerimaan daerah dan profesionalisme para juru parkir. "Dengan kemudahan ini, harapan kita minat masyarakat untuk menggunakan pembayaran QRIS semakin meningkat. Transparansi penerimaan daerah dan menciptakan profesionalisme para juru parkir melalui pembinaan yang intensif, jadi tidak ada lagi cerita ke depan nuthuk harga dan lain sebagainya," ucap Darmadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho menambahkan penerapan QRIS masih dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan masyarakat. "Secara bertahap ini memang salah satu kendalanya kalau QRIS ini kan M-banking, sehingga harapan kita masyarakat juga punya M-banking. Nanti ke depan, mudah-mudahan semua sudah total bisa QRIS," ujarnya.