REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memantapkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) melalui rapat koordinasi yang digelar Kamis (20/11/2025). Mengusung tema 'Kolaborasi dan Sinergi Wujudkan Data Ekonomi Berkualitas dan Berdampak Nyata', Plt Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, mengatakan forum koordinasi ini merupakan langkah awal menuju pelaksanaan sensus ekonomi terbesar dalam satu dekade ke depan.
Pelaksanaannya akan berlangsung pada bulan Juni–Juli 2026. Dia menyebut SE 2026 menjadi gelombang kelima sejak pertama kali dilakukan.
"Kegiatan ini merupakan sosialisasi awal, karena sosialisasi yang lebih masif akan dilakukan pada 2026 nanti," kata Herum, Kamis (20/11/2025).
Herum menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan mengumpulkan data seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian (kecuali sektor A, O, dan T) untuk menggambarkan struktur ekonomi, daya saing wilayah, potensi tenaga kerja, hingga karakteristik usaha digital dan ekonomi lingkungan. Sensus ini penting untuk memperkuat kebijakan pembangunan.
"Dengan sensus yang tepat, bisa memotret bagaimana kegiatan ekonomi di suatu wilayah ini dengan sebaik-baiknya, tentu akan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan sehingga program akan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Nantinya, pelaksanaan SE 2026 akan dilakukan dengan metode door-to-door, di mana petugas sensus akan mengunjungi setiap rumah dan perusahaan untuk mendata berbagai informasi terkait aktivitas ekonomi.
Setiap anggota keluarga akan ditanyai aktivitas yang menghasilkan pendapatan, termasuk usaha kreatif, freelancer digital, maupun model bisnis baru. Walaupun rincian pertanyaan masih dalam tahap penyusunan, Herum mengungkapkan bahwa sensus ini tidak hanya akan mencakup data UMKM, tetapi juga berbagai sektor ekonomi lainnya, termasuk usaha besar.
"Tidak hanya melihat bangunan usahanya saja, karena kegiatan ekonomi sekarang tidak hanya berada di bangunan-bangunan yang terlihat sebagai usaha ekonomi. Bahkan di rumah biasa, hanya di dalam laptop atau di dalam komputer, itulah usahanya," katanya.
"Kita belum menargetkan berapa sasarannya, tetapi karena dengan metode door-to-door, setiap petugas itu nanti ada pembebanan yang secara proporsional bisa diselesaikan dalam dua bulan," ucapnya menambahkan.
Tantangan Sensus Ekonomi 2026
Herum tak menampik digitalisasi menjadi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi pada 2026 mendatang. Banyak usaha yang lahir di era digital membuat mereka harus lebih ekstra dalam melakukan pendataan. Meskipun sulit untuk mendata pelaku ekonomi digital yang tidak tampak secara fisik, pendekatan akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi setiap rumah tangga dan anggota keluarga yang memiliki aktivitas ekonomi, meski beroperasi secara digital atau online.
"Kami akan tanyakan apakah mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, dan nanti kami akan identifikasi sektor atau kategori usahanya," ucapnya.
Selain rumah tangga dan UMKM, Herum menyampaikan pihaknya juga menyiapkan strategi khusus untuk mendata perusahaan besar. Mengingat tantangan dalam menjangkau pengusaha besar yang sulit ditemui secara langsung, BPS DIY akan memanfaatkan komunikasi melalui email dan melakukan pendekatan persuasif.
Pendekatan ini, lanjutnya, akan melibatkan konfirmasi lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan besar, bahkan mungkin harus mengunjungi kantor pusat untuk mendapatkan data cabang-cabang perusahaan.
"Usaha berskala besar dapat berpartisipasi melalui pengisian mandiri melalui email perusahaan pada bulan Mei 2026 yang akan dikirimkan dari email resmi BPS. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon partisipasi seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah dan seluruh pelaku usaha, serta seluruh masyarakat, nantinya untuk bisa menerima dengan baik kedatangan petugas memberikan jawaban yang jujur dan benar," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Sekretaris Daerah DIY, Ir Srie Nurkyatsiwi menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi ini.
"Sensus ekonomi yang dilakukan dalam 10 tahun ini merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menyediakan data dasar perekonomian nasional dan daerah," ujarnya.
Srie menyebutkan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pelaku usaha, dan instansi terkait akan sangat menentukan keberhasilan pengumpulan data yang akurat. Menurutnya, hasil sensus ini akan sangat berguna dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan UMKM, serta meningkatkan daya saing sektor ekonomi kreatif di DIY.
Dia juga menyebutkan bahwa peta UMKM di seluruh Kabupaten/Kota se-DIY akan diperkuat melalui data yang diperoleh, sehingga kebijakan pembinaan bisa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Harapannya, melalui Sensus Ekonomi 2026 ini dapat memberikan data yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi daerah.
"Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi strategis bagi penguatan ekonomi lokal DIY. Kami berharap melalui data yang valid, kita bisa merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika