REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Reza Mahendra buka suara soal temuan 100 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diduga fiktif di Kabupaten Cilacap. Dia menyebut data tersebut tak sepenuhnya valid. 

"Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 (titik SPPG) itu semua fiktif," ungkap Reza melalui pesan tertulis ketika dikonfirmasi Republika, Selasa (23/6/2026). 

Menurut Reza, ke-100 titik SPPG di Cilacap tersebut telah memiliki ID SPPG. "Lebih kurang 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG. Artinya terdaftar melalui portal (sebelum saat sekarang ditutup)," ucapnya. 

Dia menambahkan, ke-100 SPPG tersebut terdata atau terdaftar dalam portal BGN sebelum adanya keputusan moratorium penambahan SPPG. "Artinya lebih kurang 100 SPPG ini masuk proses persiapan. Sebelum ada moraturium (penundaan penambahan SPPG) dalam portal itu dipersilakan membangun karena masuk proses persiapan," katanya. 

Namun Reza mengakui, dari 100 titik SPPG di Cilacap yang diduga fiktif, beberapa di antaranya memang tak berproges dalam proses pembangunan dapur. Namun dia tak bisa menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. "Ini tanyakan ke yayasan harusnya kenapa tidak membangun," ujarnya. 

Ketika ditanya apakah ke-100 SPPG di Cilacap yang diduga fiktif tersebut nantinya bakal beroperasi, Reza mengatakan bahwa saat ini BGN sudah menerapkan moratorium penambahan SPPG baru. "Kebijakan pimpinan saat ini adalah moratorium SPPG baru. Jadi sementara tidak ada penambahan sampai dengan refocusing penerima manfaat selesai dilakukan," ucapnya. 

Soal pemberitaan 100 titik SPPG diduga fiktif, Reza mengaku telah meminta Korwil BGN Kabupaten Cilacap agar berkoordinasi dengan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya. Sebelumnya Ammy telah mengungkap soal temuan titik SPPG diduga fiktif di Cilacap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika