REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat untuk mengevaluasi dan mengkaji pembangunan rumah susun (rusun). Ini menyusul banyaknya warga yang antre untuk bisa tinggal di rusun.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa (30/3), mengatakan pihaknya meminta pemkot setempat untuk memikirkan nasib sekitar 9.000 warga yang antre untuk bisa menempati rusun. "Dengan antrean tersebut dan melihat biaya pembangunan rusun yang masih tinggi, sekitar Rp8,5 juta/m2, tentunya harus dikaji lagi," katanya.
Menurut dia, per 100 unit atau dalam 1 menara dibangun dengan biaya Rp23 miliar atau Rp210 juta per unit. Selama ini, hanya 5 lantai dengan biaya maintenance Rp15 miliar per tahun se-Kota Surabaya (103 menara).
Untuk itu, kata dia, komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk punya roadmap pengentasan warga yang antrean untuk tinggal di rusun itu. Aning mengatakan antrean itu bisa diatasi dengan menambah jumlah lantai di setiap unit, apakah itu jadi 10 lantai atau 20 lantai dengan menggunakan lift.
"Makanya, Komisi C mendorong dibuat kajian yang intensif," ujarnya.
Ia mencontohkan jika pembangunan rusun 5 lantai, perlu 90 menara (per menara 100 unit). Sedangkan pembangunan rusun 20 lantai, perlu 23 menara yang bisa diselesaikan dalam waktu 8 tahun asalkan setiap tahun bisa dibangun 3 rusun.
"Jika dibangun 5 rusun per tahun, selesai dalam waktu 4 tahun," ujarnya.
Alternatif lain untuk menutupi dan mengembalikan modal (BEP) dengan menetapkan biaya sewa yang proporsional. Ia menyebut sesuai ketetapan UU maksimal 3 persen (nilai kontruksi/jumlah unit yang ada), sedangkan pemkot masih belum ada 0, 5 persen.
Aning mengatakan Rusun Gunung Anyar yang sudah siap dipakai saat ini tinggal menunggu pipa air tersier dari PDAM Surabaya yang belum terkoneksi. Kapasitas Rusun Gunung Anyar mencapai 100 unit dan 62 sudah terisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika