REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta akses pasar hasil ikan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo diperluas. Perluasan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di provinsi setempat.
"Kami berharap adanya maksimalisasi utilitas atau daya guna pada PPP Mayangan dengan bersinergi bersama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemkot Probolinggo," katanya saat meninjau secara langsung proses bongkar muat ikan hasil tangkap di PPP Mayangan, Kota Probolinggo, Jatim, Senin (24/5).
Khofifah mengunjungi PPP Mayangan untuk mengetahui tingkat utilitas dan maksimalisasi hasil ikan tangkap nelayan selama pandemi COVID-19. Sebab, PPP Mayangan Probolinggo tersebut merupakan salah satu UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Pemprov Jatim.
"Sektor perikanan termasuk tiga besar komoditas ekspor Jatim dan saat pandemi tetap bertahan. Nilai tukar nelayan juga positif dan yang sangat penting sektor perikanan itu padat karya," tuturnya.
Dengan demikian, lanjut dia, ibaratnya kalau APBD digunakan untuk pembenahan dan perbaikan di PPP Mayangan maka akan memberikan percepatan break event point (BEP) dan manfaat yang besar bagi masyarakat. "Hal itu sejalan dengan ikhtiar Pemprov Jatim untuk terus melaksanakan program yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Jatim," katanya.
Khofifah menjelaskan maksimalisasi utilitas PPP Mayangan itu penting karena di saat pandemi nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tumbuh positif di Jatim. "Artinya sektor perikanan tetap tumbuh positif saat pandemi. Hal itu juga senada yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa dari NTN yang tumbuh positif, ditemukan bahwa ekspor atau permintaan pasar luar negeri terhadap ikan tangkap cukup tinggi," ujarnya.
Berdasarkan data BPS Jatim, NTN Jatim bulan Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021. Kenaikan itu disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih besar daripada indeks harga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.
Menurutnya, beberapa langkah dalam hal maksimalisasi utilitas dapat dilakukan. Pertama, maksimalisasi dengan pengerukan dilakukan hingga breakwater untuk mengurangi dampak pendangkalan pada PPP Mayangan.
Kedua, tambahan gedung untuk bongkar muat agar lebih representatif khususnya di saat hujan dan ketiga akses listrik yang lebih mencukupi khususnya saat bongkar muat. Khofifah juga menyempatkan untuk meninjau hasil dan jenis ikan hasil tangkap serta berdialog dengan para nelayan setempat dan kuli angkut dermaga yang ada di PPP Mayangan Probolinggo, utamanya seputar hasil tangkapan yang diperoleh sebelum dan setelah pandemi. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah bersama Walikota Probolinggo melakukan peninjauan dengan mengamati langsung dari dekat proses bongkar muat dari salah satu kapal yaitu KM Mutiara Cahaya I.
Mulai dari ikan hasil tangkap diturunkan dari kapal, dipilah berdasarkan jenisnya, ditimbang, hingga kemudian dimasukkan ke dalam cold storage truck. Sementara Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyambut baik atas sinergi Pemprov Jatim dengan Pemerintah Kota Probolinggo.
"Kami atas nama pemerintah kota mendukung upaya penanganan bongkar muat ikan. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan itu ada solusi yang dapat membawa dampak manfaat untuk para nelayan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
