REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kota Surabaya bakal memasuki usia ke-728 tahun pada 31 Mei 2021. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap, seluruh masyarakat Surabaya memiliki pendapatan minimal setara Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Artinya, setiap Kartu Keluarga (KK) minimalnya membukukan pendapatan setarai Rp7 juta.
Eri mengatakan, untuk mencapai harapan itu, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan strategi. Strategi yang disiapkan sebagai bentuk intervensi bagi warga yang pendapatannya masih di bawah UMK. Agar intervensi ini tepat sasaran, Pemkot Surabaya tengah menyelesaikan pembaruan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Data MBR tersebut, kata Eri, sebagai rujukan Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi kepada warga yang pendapatannya masih di bawah UMK. Eri menargetkan, pendataan MBR yang dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan bisa rampung pada 4 Juni 2021.
"Insya allah ketika 4 Juni 2021 (pendataan) selesai, kita bisa tahu berapa yang di bawahnya Rp 4 juta (UMK). Nah, itu nanti yang kemudian kita sentuh (intervensi)" kata Eri di Surabaya, Jumat (28/5).
Eri menjelaskan, intervensi yang diberikan dapat berupa pelatihan UMKM, penyediaan lahan untuk budidaya tambak, hingga jenis pekerjaan lainnya. "Misal kita sentuh dengan UMKM (pelatihan) buat sepatu, ada yang nanti buat kue, ada yang kita sentuh dengan pekerjaan," ujarnya.
Eri juga menegaskan kesiapannya membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan hingga menjualkan produknya. Eri juga mengaku tengah menyiapkan tanah-tanah aset milik Pemkot yang belum terpakai untuk intervensi terhadap warga Surabaya yang layak mendapatkan.
Bentuk intervensi yang dimaksud berupa penyediaan lahan tambak untuk budidaya ikan atau udang. Nantinya, warga yang tergolong MBR ini akan diberikan benih beserta pelatihan hingga pendampingan budidaya.
"Kita kumpulkan nanti berapa orang yang kita kasih benih, kita kasih pelatihan untuk budidaya tambak udang. Hasilnya nanti diambil oleh mereka dan pelatihannya dari Pemkot Surabaya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
