REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengaku, Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus menyisir keberadaan anak putus sekolah di Kota Pahlawan. Supomo pun meminta warga aktif melapor jika menemukan keberadaan anak putus sekolah di sekitarnya.
Supomo menjanjikan akan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. "Kita terus mencari apakah masih ada anak putus sekolah di Surabaya. Kalau ada pasti segera kami tindaklanjuti," kata Supomo di Surabaya, Jumat (17/9).
Menurutnya, apabila ada pihak yang beranggapan di Surabaya masih banyak anak putus sekolah, sebaiknya data tersebut langsung disampaikan ke Dispendik Surabaya. Ia memastikan akan langsung menindaklanjutinya dengan membujuk anak tersebut agar kembali mau bersekolah.
"Kita ini malah uber-uber, dalam arti mencari anak putus sekolah. Kalau ketemu, kita pasti sekolahkan dengan berbagai macam cara," ujarnya.
Supomo mengatakan, ketika Dinas Pendidikan Kota Surabaya menemukan anak putus sekolah yang melebih batas umur, maka Dispendik akan memfasilitasi pendidikannya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, jika umur anak tersebut masih memenuhi persyaratan, tentu akan difasilitasi pendidikan reguler.
"Oh misal ini masuk PKBM, karena umur sudah kelewatan. Tapi kalau umur memenuhi syarat, kita masukkan ke sekolah reguler. Kalau ketemu anak putus sekolah yang benar-benar memang tidak ingin sekolah, kita fasilitasi ke balai pelatihan kerja," kata dia.
Supomo juga memastikan telah menyiapkan berbagai solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah di Surabaya. Salah satunya menggandeng perusahaan melalui CSR untuk memberikan akses gratis pendidikan khususnya bagi anak dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Itulah solusi-solusi di dalam rangka menghadapi persoalan warga tadi. Kalau ada datanya mana? Kita sekolahkan. (Selama ini) tidak ada aduan," ujarnya.
Supomo mengaku, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga menggandeng pilar-pilar sosial. Seperti Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga RT dan RW. "Kita ini kerja sama dengan IPSM dan TKSK yang ada di masyarakat. Kemudian, komunikasi dengan Pak lurah beserta RT, RW," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika