REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan lebih selektif dalam menjalankan program yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di 2022. Anggaran dan program yang dijalankan pun nantinya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, kecepatan pengentasan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 tentu tidak seperti kondisi normal. Heroe pun mendorong pengentasan kemiskinan untuk tepat kebutuhan dan tepat sasaran.
Sebab, dimungkinkan sebagian warga yang sebelumnya sudah lepas dari kemiskinan, kembali miskin karena pandemi. Untuk itu, katanya, yang harus dilakukan di masa pandemi yakni menyiapkan masyarakat untuk bisa beradaptasi, baik dalam berusaha maupun bekerja dengan kondisi-kondisi baru.
"Makanya saya pesan kalau kita mau intervensi kelompok miskin harus dipastikan adalah kebutuhan yang diharapkan mereka untuk bisa bangkit. Bagaimana menjadikan program-program pengentasan kemiskinan lebih tepat pada kebutuhan dan sasaran," kata Heroe di Yogyakarta, Selasa (14/12).
Ia menambahkan, program Pemkot Yogyakarta pada 2022 juga akan diarahkan pada pemulihan ekonomi dan kondisi sosial mengingat masih dalam masa pandemi. Adanya keterbatasan anggaran dalam APBD, kata Heroe, maka program yang dijalankan tidak hanya akan lebih selektif, namun juga lebih prioritas.
"Kami akan lebih selektif pada program-program yang memang betul-betul berdampak pada peningkatan ekonomi dan memicu pertumbuhan ekonomi, serta perputaran uang sebanyak-banyaknya," ujar Heroe.
Dalam pengentasan kemiskinan maupun pemulihan ekonomi ini, dinilai tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan. Pasalnya, Heroe menyebut, sebelum dan saat pandemi, bantuan yang diberikan hanya untuk menguatkan agar kebutuhan masyarakat tercukupi.
Sehingga, program-program yang akan berjalan nantinya diarahkan agar warga miskin mampu memiliki pendapatan. Salah satunya dengan memaksimalkan pelatihan-pelatihan khususnya bagi warga miskin.
"Tapi ada sebagian warga yang memang tidak bisa karena tidak mampu. Perlu dikenali kemampuan warga, apa bisa mandiri untuk berusaha atau menjadi pekerja. Jenis pelatihan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika