REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Saniberharap dialog yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan warga Desa Wadas, terkait polemik penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, dapat menemukan solusi terbaik.
"Prinsipnya, masing-masing perlu terbuka mencari alternatif yang baik, dan tidak berangkat dari posisi 'pokok'-nya, sehingga dialog bisa jalan," kata Arsuldalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Arsul meminta Pemprov Jateng dan para warga, yang kontra terhadap pembangunan, saling membuka dialog. Dia juga menyarankan keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya dialogis tersebut.
"Kami berharap, baik pemerintah maupun warga yang menolak, terus membuka komunikasi baik secara langsung atau melalui aktivis atau ulama tertentu seperti Kyai Abdul Azis," katanya.
Resolusi tertentu akan lahir jika ruang-ruang dialog telah dikedepankan, tambahnya, sehingga upaya komunikasi yang telah terjadi harus diwujudkan dalam kebijakan terukur nantinya. "Tentu yang diharapkan adalah tindak lanjut dari kebijakan mendengarkan semua pihak," tukasnya.
Dia juga memuji Ganjar yang berdialog langsung dengan warga Desa Wadas, Purworejo, dan berharap semua pihak saling terbuka.
Sebelumnya, Ulama Nahdlatul Ulama (NU)Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq mengatakan kunjungan Ganjar Pranowo ke Desa Wadas merupakan bentuk tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. "Itu menunjukkan tanggung jawab, tidak cuci tangan dan hanya berada di belakang meja kemudian memantau saja," kata Gus Muwafiq dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/2).
Dengan kondisi yang masih memanas saat ini, dia mengatakan, tindakan yang dilakukan Ganjar akan mendapat tanggapan pro dan kontra.Gus Muwafiq juga meminta Ganjar untuk bersikap sabar terhadap serangan yang diarahkan padanya, terkait konflik di Desa Wadas. "Artinya, orang kalau sudah jadi pemimpin ya siap menempuh resiko disalahkan atau dibenarkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
