REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Postur anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dinilai belum berpihak kepada para petani. Pasalnya –saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kencang menggembar- gemborkan swasembada pangan— hal ini belum dibarengi dengan dukungan anggaran yang representatif.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Sriyanto Saputro mengatakan, keberpihakan anggaran sudah semestinya dilakukan, mengingat sebagian besar mata pencaharian warga Jawa Tengah adalah bertani. Namun postur anggaran di sector pertanian masih jauh lebih kecil jika dibandinkan dengan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
“Mestinya, ada semangat keberpihakan anggaran di sektor peranian. Sehingga kesejahteraan para petani di Jawa Tengah ini bisa semakin membaik,” ungkapnya, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/3).
Tidak hanya di tingkat provinsi, lanjut Sriyanto, postur anggaran yang sama juga masih ditemukan di tingkat kabupaten/ kota. Artinya anggaran di sektor pertanian --di masing- masing-- daerah juga kurang mendapatkan prioritas.
Padahal problem yang dihadapi petani di lapangan juga masih kompleks, mulai ketersediaan pupuk bagi kebutuhan pertaniannya, perubahan iklim, hama, harga panen hingga persoalan kesejahteraan yang masih jauh dari harapan.
Oleh karena itu, Ia meminta agar Pemprov Jawa Tengah agar lebih berpihak kepada para petani, caranya dengan menambah alokasi anggaran bagi sektor pertanian. “Pertanian merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan jumlahnya besar, maka dukungan APBD bahkan APBN harus optimal,” tegasnya.
Sriyanto juga menjelaskan --dalam hal subsidi—petani bisa saja mendapatkannya dalam bentuk ketersediaan pupuk yang lebih murah, jaminan tanaman dari bencana alam, hingga dorongan alat- alat untuk modernisasi pertanian.
Masih terkait dengan sector pertanian, Sekretaris DPR Partai Gerindra Jawa Tengah ini juga mengkritisi keberadaan Kartu Tani yang manfaatnya belum banyak membantu problem yang dihadapi para petani di Jawa Tengah.
Kartu Tani, jelas Sriyanto, semestinya bisa dirasakan manfaatnya saat petani kesulitan mendapatkan pupuk. “Ada atau tidak Kartu Tani, yang terpenting adalah keberpihakan dari sektor anggaran agar permasalahan yang dihadapi petani dapat terselesaikan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
