REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Komjen Pol Andap Budhi Revianto meninjau langsung ruang pelayanan yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Jumat (25/3/2022).
Dalam peninjauan itu, dirinya meminta supaya satuan kerja (satker) di Jawa Timur bekerja sesuai aturan yang berlaku dan berbasis data. Andap memulai kunjungannya meninjau Pusat Pelayanan Terpadu atau Law and Human Rights Centre.
Dia mengecek kesiapsiagaan petugas dalam melayani masyarakat pengguna layanan. Di dampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, mantan Inspektur Jenderal Kemenkumham ini sempat melakukan dialog dengan petugas loket dan pengguna layanan.
Usai meninjau ruang layanan, Andap memberikan arahan dengan metode hybrid dari Surabaya bersama dengan empat Kanwil Kemenkumham lainnya yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta beserta satker jajaran.
Andap menyatakan alasannya menjadikan Jawa Timur sebagai tuan rumah, yang pertama adalah kondisi COVID-19 sudah terkendali dan menunjukkan tren penurunan. "Selain itu, saya ingin mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang menjadi satu-satunya kanwil sudah berpredikat WBBM," katanya pula.
Menurut Andap, sudah seharusnya Jawa Timur dijadikan barometer dan contoh bagi kanwil lain. Karena Jawa Timur bisa menorehkan prestasi di bidang reformasi birokrasi itu.
Dia menekankan kepada seluruh jajaran agar tidak malu belajar kepada siapa pun. "Jika memang ingin belajar, harusnya ke Jawa Timur, serap ilmu yang baik untuk kebaikan bersama," katanya pula.
Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan selama jajarannya berproses membangun zona integritas, capaiannya selalu meningkat setiap tahunnya. "Hal ini bisa diukur dan dibuktikan dengan semakin banyaknya satker yang meraih predikat WBK maupun WBBM. Puncaknya tahun lalu, ada 10 satker kami meraih predikat WBK/ WBBM," katanya lagi.
Ia mengatakan, dua satker di antaranya meraih predikat WBBM yaitu Kanim Tanjung Perak dan Kanwil, dan delapan lainnya meraih predikat WBK, masing-masing Lapas Surabaya, Bapas Surabaya, Bapas Malang, Lapas Pasuruan, Lapas Mojokerto, Kanim Ponorogo, Rupbasan Surabaya, dan Rupbasan Probolinggo.
"Dari sisi kuantitas, ini adalah capaian terbanyak dari seluruh Kanwil Kemenkumham di Indonesia," katanya lagi.
Hingga saat ini, ujar Wisnu, sudah ada 20 atau hampir sepertiga dari total 64 satker yang meraih predikat bergengsi di bidang reformasi birokrasi tersebut.
Wisnu menerangkan bahwa hal ini membuktikan bahwa jajarannya tidak pernah berhenti dalam melakukan reformasi birokrasi. Pada tahun 2022 ini, dia menegaskan bahwa jajarannya tetap memiliki semangat tinggi untuk membangun zona integritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima secara cepat, tepat dan profesional.
"Kami yakin bisa terus berkontribusi dalam mewujudkan good governance dan clean government," katanya pula.
Namun, Wisnu menekankan bahwa integritas layaknya kondisi keimanan yang sifatnya fluktuatif. Ada saatnya berada pada posisi tertinggi, terkadang pula di titik tengah, bahkan sampai juga pada fase terendah, sehingga perlu terus diperkuat dan diperbarui.
"Kami berharap, kehadiran Bapak Sekjen di tengah-tengah kami, bisa menjadi booster bagi kami. Terutama untuk terus meningkatkan integritas dan nilai-nilai organisasi yang kita cintai ini yaitu PASTI," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika