REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengimbau kepada seluruh ASN termasuk aparatur pemerintah desa untuk bisa melakukan percepatan berbagai kegiatan pemerintah. Baik pembangunan, pemerintahan, maupun kemasyarakatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.
Anggaran kegiatan yang terserap lebih awal, manfaatnya akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Di samping itu, kegiatan yang sudah dianggarkan harus bisa dijalankan dengan baik.
"Karena saat ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi, maka kegiatan-kegiatan bersumber APBD ini bisa dilaksanakan awal waktu. Kenapa harus menunggu akhir tahun anggaran kalau di awal waktu saja bisa dikerjakan. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," kata bupati di Kantor Kecamatan Purbalingga.
Ia juga berpesan agar para ASN betul-betul cermat dalam hal mengadministrasikan anggaran. Termasuk pengelolaan keuangan yang harus tepat, akuntabel, cermat, dan transparan.
"Belajar dari banyak kejadian termasuk yang pernah menimpa Kecamatan Purbalingga semoga itu yang terakhir dan tidak ada lagi ASN Purbalingga yang berurusan dengan penegak hukum," katanya.
Ia mengingatkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah, dan memberikan beberapa catatan serta rekomendasi. Ia meminta agar rekomendasi BPK tersebut untuk ditindaklanjuti agar tidak jadi masalah di kemudian hari.
"Semangat kita di 2022 adalah untuk bisa mempertahankan opini WTP keenam kalinya," ujar dia
Pada tempat berbeda, Wakil Bupati Purbalingga H Sudono menerima Apel Kerja Pagi di kantor Kecamatan Kalimanah. Dalam amanatnya Wabup berpesan agar masyarakat, ASN maupun aparatur pemerintah desa turut mengawasi hasil pekerjaan para pemborong yang mengerjakan proyek APBD ataupun APBDes.
"Para pemborong saat ini, perlu diperhatikan kualitas bangunan nya, karena persaingan pemborong cukup tinggi. Oleh karena itu masyarakat untuk bisa ikut mengawasi agar sesuai bestek," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
