REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berkonsentrasi membenahi data dan mengetahui program-program penanggulangan untuk menekan angka kemiskinan di wilayah itu.
Pada rapat koordinasi TKPKD Boyolali untuk pembenahan data angka kemiskinan tersebut di Aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali, Bupati M Said Hidayat mengucapkan terima kasih pemkab setempat kepada seluruh elemen yang telah melakukan pembenahan data.
Hal tersebut terlihat dari angka kemiskinan di Boyolali yang mulai terintervensi. "Bagaimana kami membangun data yang baik. Karena data yang baik maka bersama dapat menentukan langkah intervensi sesuai ketepatan sasaran dan sesuai kondisi riil di lapangan," katanya.
Hasil Monitoring Center for Development (MCD) 2022, jumlah penduduk miskin di Boyolali 84.264 orang atau sekitar 8,07 persen dari total jumlah penduduk 1.043.720 jiwa. "Hal ini, kami mampu membenahi data dan memetakan seberapa jumlah penduduk miskin ini, masih perlu dibenahi secara terus-menerus," katanya.
Ia berpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Boyolali untuk melakukan pemantapan, pemahaman, dan komitmen sebagai anggota TKPKD sesuai peran dan fungsinya. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan sinkronisasi data tunggal yang berkualitas dan riil di lapangan.
Wakil Bupati Boyolali juga selaku Ketua TKPKD Boyolali Wahyu Irawan menekankan pentingnya penguatan data terbaru di semua lini. "Kami melalui kegiatan pemutakhiran data dan menyiapkan sistem informasi yang lengkap sehingga memudahkan OPD dalam menetapkan perencanaan dan sasaran penerima manfaat," kata dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Boyolali lima tahun terakhir, yakni periode 2017-2021, mengalami kondisi naik turun. Pencapaian terbaik terjadi pada 2019 dengan angka kemiskinan 9,53 persen, sedangkan tertinggi pada 2017 sebesar 11,96 persen.
Angka kemiskinan di Boyolali pada 2021 sebesar 10,62 persen atau mengalami kenaikan sekitar 0,44 persen dibandingkan dengan pada 2020 sekitar 10,18 persen. Hal ini, sebagai akibat pandemi Covid 19 sejak awal 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika