REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO -- Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Ikfina Fahmawati mengapresiasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) karena membantu memberikan pengaruh luas terkait dengan masalah ketahanan pangan dan inflasi di daerah setempat.
"Sekarang sudah bukan November tinggal satu bulan lagi tahun 2022 berakhir. Ternyata inflasi khususnya di Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi lebih dari 5 persen, itu adalah pada akhir bulan September dan tentunya faktor utamanya adalah kenaikan harga BBM," kata Ikfina dalam kegiatan Pemberdayaan KWT dalam rangka peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, yang diinisiasi oleh Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto, Selasa (8/11/2022).
Ia mengatakan, mulai bulan Maret 2022, Presiden RI Joko Widodo sudah mengingatkan seluruh kepala daerah seluruh Indonesia terkait dengan ancaman inflasi global. "Tetapi alhamdulillah ternyata akhir Oktober Inflasi kita turun menjadi 4 persen, artinya bahwa kita masih dalam kondisi yang bisa dikatakan stabil," ujarnya.
Ikfina menjelaskan, selain kenaikan harga BBM, salah satu faktor adanya inflasi disebabkan oleh harga bahan makanan pokok (volatile foods) yang memiliki potensi fluktuasinya tinggi, seperti cabe rawit. "Jadi cabe rawit merupakan komponen pembentuk angka inflasi yang sangat besar karena pas murah bisa murah sekali kalau lagi mahal bisa lebih mahal dari daging sapi," ujarnya.
Maka pada momen ini, Ikfina sangat mengapresiasi kepada para petani, para KWT, serta kelompok-kelompok tani lainnya yang telah berpartisipasi melakukan kegiatan penanaman dan terus memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah dengan program P2L maupun pemanfaatan lahan kosong yang dijadikan tempat penanaman bahan pangan, hal tersebut akan menjadi suatu dukungan sistem yang sangat baik terhadap ketahanan pangan.
Untuk mendukung pemberdayaan para kelompok KWT dalam menyukseskan program P2L, Ikfina meminta kepada seluruh kepala desa untuk mendukung hal tersebut dengan penggunaan 20 persen dari dana desa yang harus digunakan untuk ketahanan pangan. "Karena sampai saat ini penerjemahan pemanfaatan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan ini masih sangat bervariasi. Maka saya minta tolong fokusnya untuk ketahanan pangan ini memanfaatkan lahan-lahan di luar lahan pertanian," ucapnya.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Mojokerto fluktuasi harga cabai sangat tinggi. Ketika 50 persen masyarakat menanam cabe sendiri, tentu ini akan memberikan dukungan yang sangat baik. Sehingga ini akan membantu menurunkan harga cabe ketika harga cabai lagi naik maupun turun.
"Jadi masalah inflasi ini tidak hanya tergantung pada ketersediaan barang secara segar tetapi juga bagaimana sosial budaya masyarakat dalam memanfaatkan komoditastersebut di dalam konsumsi sehari-hari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
