REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke II yang akan dihelat 23 - 26 November 2022, di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bakal memperkuat peran perempuan dalam membangun kebijakan yang berpihak pada kaumnya.
Oleh karena itu, kongres ini melibatkan para ulama perempuan dari 31 negara yang akan saling berbagi pengalaman dan memberikan pandangan tentang pendekatan kebijakan yang akan melindungi hak dan kepentingan kaum perempuan.
Hal ini terungkap dalam acara Gala Dinner dan penerimaan peserta KUPI ke II, yang dilaksanakan di gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Setda Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/11) malam.
Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Dwi Rubyanti Kholifah mengatakan, KUPI II memiliki tujuan untuk meneguhkan kembali, peran perempuan dalam membangun kebijakan yang ramah dan melindungi kaum perempuan.
"Para ulama perempuan dunia tersebut akan berbagi pengalaman dalam membangun dan merumuskan pendekatan dalam memberikan perlindungan hak- hak asasi perempuan,” ungkapnya.
Selain di Semarang (UIN Walisongo), para delegasi juga akan berkegiatan di PP Hasyim Asy'ari, Jepara pada 24 hingga 26 November 2022.
Para delegasi ulama perempuan tersebut antara lain dari negara Burundi, Kanada, Mesir, Finlandia, Francis, Jerman, Hong Kong, Hungaria, India, Kenya, Indonesia, Malaysia, Maroko dan negara Pakistan.
"Selain itu juga delegasi Filipina, Suriah, Sri Lanka, Thailand, Belanda, Tunisia, Turki, United Kingdom dan juga ulama perempuan Amerika Serikat," tambah Ruby dalam penjelasannya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik terlaksananya kongres KUPI di Semarang ini. Ia melihat ada kesamaan visi pada penyelenggaraan KUPI dengan apa yang telah dikerjakan Jawa Tengah.
“Mereka --para delegasi-- punya agenda yang sama, perempuan tidak boleh ditinggal, seperti konsep SDG’s dan mereka juga terlibat dengan agenda- agenda kesehatan reproduksi, KB, gizi, pendidikan, kesehatan ibu- anak, dan lainnya," ungkap Ganjar.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah program yang memiliki kesamaan dengan tujuan kongres itu. Seperti Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah hingga upaya pencegahan stunting.
Oleh karena itu, dari kongres ini akan lahir resolusi- resolusi yang mengarusutamakan hak kaum perempuan dari para ulama perempuan.
Sebab 31 negara bukan lagi cerita kekuatan kecil dan pasti pengalamannya akan sangat lengkap. "Sehingga kalau nanti muncul Resolusi Jepara atau apa dari para ulama perempuan ini, hebat sekali,” tegasnya.
