REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur melakukan beberapa langkah preventif menurunkan kasus stunting salah satunya menggelar desiminasi audit kasus stunting melalui lokakarya tingkat kecamatan untuk mencegahstunting pada anak.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 300 peserta terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Mojokerto, TPPS Tingkat Kecamatan, Ketua TP PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto, serta tim pakar Ahli Gizi, Spesialis Kandungan, dan Spesialis Anak dari RSUD Prof Dr. Soekandar.
Ia mengatakan, dalam pembahasan diseminasi audit kasus stunting terdapat tujuh kasus yang diambil oleh Pemkab, antara lain satu calon pengantin, kekurangan energi kronik (KEK), 3 ibu hamil KEK, dan 3 bayi stunting. "Sehingga dengan kegiatan hari ini menjadi punya banyak gambaran dan tahu apa yang harus dilakukan pada kasus-kasus calon pengantin KEK, ibu hamil KEK dan balita-balita stunting yang ada di wilayah masing-masing," katanya.
Ia meminta, seluruh ketua TPPS tingkat kecamatan sudah memiliki data terkait calon pengantin KEK, ibu hamil KEK, dan balita stunting agar dapat mempermudah dalam mengatasi kasus stunting di wilayahnya masing-masing. "Ini tugas TPPS Kabupaten untuk mendistribusikan data ini, karena data ini ada di DP2KBP2 dan ada di Dinas Kesehatan. Kami serahkan semuanya datanya supaya nanti bisa melakukan konvergensi tingkat kecamatan," ujarnya.
Ia menilai untuk menyelesaikan masalah stunting, Pemkab Mojokerto harus memiliki pusat komunikasi untuk menjadi pusat koordinasi dalam menyelesaikan masalah. "Sehingga, nanti kalau kecamatan-kecamatan ini punya masalah apa segala macamnya bisa kita koordinasikan di tempat ini," ujarnya.
Ia mengajak pemangku bersama-sama menyelesaikan masalah stunting di Kabupaten Mojokerto karena permasalahan stunting tidak hanya faktor kekurangan makan, tetapi terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus stunting. "Saya minta tolong kerjasamanya dan kerja kerasnya, ini bukan masalah sepele, bahkan yang ibu-ibu hamil KEK tadi, bagaimana caranya setelah melahirkan itu KB, dan kemudian kita juga punya data ibu-ibu yang sudah usianya di atas 35 tahun semuanya KB," katanya.
Ia berharap, setelah dilaksanakan kegiatan ini, para peserta bisa mendapatkan gambaran dan apa yang harus dilakukan di tahun 2023 dengan kreativitas dan inovasi cara kerja yang berbeda dari tahun sebelumnya. "Bagaimana kemudian kita akan segera menyelesaikan dan mencegah lahirnya bayi-bayi stunting," ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengharapkan, dengan dilaksanakan audit kasus stunting melalui lokakarya tingkat Kecamatan bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, karena menurut hasil penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen dan target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen.
"Kita berharap dengan upaya bapak-ibu dan dengan data yang benar-benar valid angka stunting, kita harap di bawah satu digit atau di bawah 10 persen itu harapan kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika