REPUBLIKA.CO.ID,SUKOHARJO -– Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendukung adanya wacana reshuffle kabinet yang santer dikabarkan belakangan ini.
"Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya, kalau mau reshuffle ya reshuffle saya kira begitu," ujar Aria Bima di Telukan, Grogol, Rabu, (28/12/2022).
Menurut Aria Bima reshuffel diperlukan untuk menghadapi situasi pelik di 2023. khususnya yang berkaitan dengan pangan, logistik dan energi.
"Pak Jokowi butuh Kabinet yang solid tidak hanya butuh menteri yang kompeten terutama hal-hal yang menyangkut masalah pangan, logistik, energi situasi tidak dalam situasi normal. Baik global maupun nasional, solid saja belum tentu bisa selesai," terangnya.
Kendati demikian, Aria Bima mengatakan jika memang diperlukan reshuffle pihaknya mengatakan ada standar tersendiri yang harus dipenuhi. Khususnya untuk mencapai target hingga akhir kepemimpinan Jokowi 2024 mendatang.
"Maka kalau reshufle hak sepenuhnya presiden, dan standart kompetensi pak jokowi tau yang penting, loyal kepada presiden, dan bekerja keras untuk membereskan sisa waktu untuk oktober 2024," tegasnya.
Ketika disinggung apakah ada keretakan dalam kabinet Jokowi yang berkaitan dengan santernya isu reshuffle, Aria Bima mengaku pihkanya tidak tahu menahu. "Kalau kita di internal presiden dengan menteri tidak tahu. Tapi kalau kami yang dikomisi 6 dalam rangka fungsi pengawasan perlu lebih banyak melakukan langkah-langkah koordinasi. Jadi lebih pada posisi saya di komisi 6, sayakan di mikro ekonomi perlu langkah langkah lebih cepat dalam melakukan koordinasi antara satu menteri dengan menteri yang lain terutama di sektor mikro ekonomi," terangnya.
Selain itu, Ketika disinggung soal kemungkinan pmantan Walikota Solo, sekaligus Ketua DPC PDIP, Fx Rudy masuk ke dalam Kabinet Jokowi, pihaknya mengaku tidak mengetahui. Paslanya reshuffle adalah hak prerogatif presiden. "Saya tidak tau (soal pak Rudy). Reshuffle sepenuhnya adalah prerogatif presiden," terangnya.