REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Semarang pada 2024 diproyeksikan bakal mencapai kisaran Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar. Hal ini menjadi prioritas dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang 2024.
Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha mengungkapkan, rancangan awal RKPD Kabupaten Semarang 2024 telah dikonsultasikan kepada publik. Hasil masukan dari peserta yang mengikuti rapat konsultasi publik RKPD 2024 masih akan dikonsultasikan bersama dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
Sekaligus melihat proyeksi anggaran 2024. “Misalnya untuk anggaran pilkada 2024 yang sangat prioritas dan diproyeksikan (sementara) mencapai sekitar Rp 30 miliar – Rp 40 miliar,” jelasnya, usai mengikuti konsultasi publik RKPD Pemkab Semarang 2024, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (12/1/2023).
Selain prioritas untuk anggaran untuk pelaksanaan pilkada, lanjut bupati, sejumlah program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang yang telah dilaksanakan di tahun anggaran berjalan bakal masih menjadi prioritas.
Seperti program-program dalam rangka untuk percepatan pemulihan ekonomi, mengurangi kemiskinan ekstrim, dan penurunan stunting. Pun demikian program pembangunan SDM, yang saat ini sudah berjalan.
Di antaranya program beasiswa untuk anak- anak sekolah, baik SD hingga SMA sederajat dan juga bagi mahasiswa di kabupaten Semarang, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Program unggulan bidang pertanian, lanjutnya, juga akan dipertajam misalnya bagaimana mengedukasi agar produksi pertanian di Kabupaten Semarang dapat ditingkatkan.
“Kalau selama ini lahan satu hektare bisa menghasilkan enam ton gabah, bagaimana produktivitas tersebut menjadi delapan ton gabah per hektare dengan program pemurnian tanah,” lanjut Ngesti.
Program pembangunan infrastruktur jalan, juga menjadi prioritas, baik untuk infrastruktur jalan kabupaten maupun jalan poros desa secara bertahap. Karena banyak jalan poros desa yang kemudian diserahkan kepada Pemkab Semarang.
“Artinya beban pemerintah daerah juga akan semakin berat,” ungkapnya. Apalagi, tegas Ngesti, di 2020 kemarin tidak ada anggaran APBD Kabupaten Semarang yang dipakai untuk membangun infrastruktur jalan.
Sedangkan 2021, walaupun sudah ada anggaran untuk membangun infrastruktur jalan, tetapi hanya sekitar 40 persen. Yang 60 persen masih direfokusing untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
Baru di 2022 ada anggaran untuk infrastruktur. Tetapi hanya untuk membenahi infrastruktur jalan yang dulu rusak menjadi rusak parah dan yang belum rusak menjadi rusak. “Sehingga perlu adanya penanganan minimal untuk pemeliharaan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
