REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, menepis tudingan yang menyebut bahwa dosen UII yang sempat hilang kontak, Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP), terafiliasi dengan organisasi terlarang di luar negeri. Menurutnya kecil kemungkinan AMRP terafiliasi dengan organisasi terlarang.
"Kami tidak melihat Mas Rafi pernah berafiliasi dengan lembaga yang visi misinya bertentangan dengan UII, sehingga kami kalau ada teori yang mengatakan terkait dengan gerakan-gerakan itu cenderung itu sangat-sangat kecil peluangnya," kata Fathul di UII, Sleman, Senin (20/2/2023).
Fathul menambahkan, meskipun pihaknya belum memiliki informasi pasti terkait alasan hilangnya AMRP, namun ia memastikan kecil kemungkinan AMRP terafiliasi organisasi terlarang. Menurutnya hal tersebut bisa dikuatkan oleh sejumlah rekan-rekannya di kampus.
"Mas Rafie orang cerdas, terbukti dari sekolahnya, terbukti dari karya-karyanya, terbukti dari keseriusannya bekerja," tegasnya.
Fathul menambahkan, kecerdasan AMRP dibuktikan reputasinya akademiknya yang selalu baik. Tidak hanya itu AMRP juga kerap mengisi konferensi di luar negeri.
"Sekarang beliau adalah wakil dekan bidang sumber daya dan selama ini semua tugas yang kami berikan dijalankan dengan baik sehingga pasti ada sesuatu yang kami belum tahu pasti itu terjadi, mengapa orang baik kok bisa tidak lapor. Ini seperti anak kecil tiba-tiba main sama tetangga dan tidak pulang kira-kira begitu," ujarnya.
Fathul menegaskan, UII kini tengah fokus memulangkan AMRP ke keluarganya. Sehingga dirinya sampai saat ini belum bisa menjawab terkait perubahan rute yang dilakukan AMRP. Termasuk menjawab anggapan bahwa yang bersangkutan sengaja menghilang.
"Kalau kami ditanya terkait dengan motivasinya dan sebagainya kami belum punya data pasti yang bisa kami bagi ke publik. Sekarang misi kami adalah sebagaimana Mas Rafie segera pulang berkumpul lagi dengan keluarga mengabdi kembali ke UII. Baru disitu kami bisa memperjelas mengapa itu bisa terjadi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika