REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) menggagas kegiatan Konsolidasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan mempertemukan sejumlah perguruan tinggi di DIY beserta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY.
"Sekarang ini sudah bukan eranya saling berkompetisi, tetapi bagaimana agar antarperguruan tinggi menjalin sinergi dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito.
Forum tersebut diinisiasi untuk merespons profil kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik Nasional Bulan September 2022 yang menempatkan DIY pada peringkat teratas provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, dengan angka kemiskinan 11,49 persen.
Arie menganggap perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Terutama melalui konsolidasi dan kolaborasi yang apik agar kerja-kerja yang dilakukan semakin bermakna dan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai universitas yang memiliki jati diri sebagai universitas perjuangan dan universitas kerakyatan, UGM berkomitmen untuk mengabdi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan komitmen itu, UGM mengajak perguruan tinggi lainnya untuk memprioritaskan agenda pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting melalui kolaborasi yang sinergis antarperguruan tinggi dan dengan pemerintah daerah setempat.
Forum yang terdiri atas enam perguruan tinggi DIY pertama kali melakukan pertemuan pada 14 Februari lalu untuk menggali ide dan gagasan bersama dalam rangka merespons kemiskinan di Provinsi DIY. Pertemuan dengan Bappeda DIY dan sejumlah perguruan tinggi lainnya menjadi tindak lanjut dari pertemuan untuk membahas rencana penanggulangan kemiskinan, terutama melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
"Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghilirkan teknologi dan inovasi dari program-program untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan bangsa. Agar hilirisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kolaborasi antar perguruan tinggi yang nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antar perguruan tinggi ini dapat dilakukan melalui KKN kolaborasi maupun program pengabdian lainnya," ujarnya.
Pertemuan tersebut menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Ketua DPD IKAL-LEMHANAS DIY, Agus Sartono, dan Ketua Tim Statistik Sosial BPS DIY Saman Wisnu Darma.
Agus Sartono menyampaikan pandangannya terkait Human Capital Development Life Cycle. Prinsip ini menurutnya perlu dipahami dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting karena pembangunan manusia dan kebudayaan menurutnya adalah proses yang tidak akan pernah berakhir.
Sedangkan Saman Wisnu Darma menyampaikan hasil pengukuran kemiskinan di DIY, perbandingan antarwilayah di DIY dan perbandingan dengan wilayah lain di Indonesia, serta faktor-faktor makro yang memengaruhi kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika