REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan komentar soal penolakan izin sholat id oleh otoritas daerah di sejumlah tempat. Haedar mengungkapkan pihaknya percaya pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah bisa mengayomi seluruh warga. Khususnya terkait perbedaan Idul Fitri serta penggunaan sejumlah fasilitas untuk ibadah sholat Id tahun ini.
"Saya percaya tahun ini kita semakin dewasa. Muhammadiyah dan kelompok umat Islam yang lain dalam rangka itu ada dua hal yang harus kita penuhi," kata Haedar ketika ditemui di Solo, Ahad (16/4/2023).
"Seluruh umat Islam sendiri yang berbeda saling toleransi dan dewasa untuk menghargai perbedaan. Kan indah dua kali hari raya itu ya indah. Satu hari juga indah. Karena itu kan soal ijtihad, tidak bisa dipaksakan," ujar Haedar.
Selain itu, Haedar menegaskan pihaknya percaya pemerintah bisa mengayomi perbedaan tersebut. Ia juga percaya pemerintah bisa menyediakan fasilitas, khususnya untuk sholat Idul Fitri.
"Kami percaya pemerintah dari pusat sampai bawah bisa mengayomi perbedaan ini. Bahwa misalkan pemerintah menetapkan tanggal 22 (April) tapi juga memberi ruang yang tanggal 21 (April) menggunakan fasilitas pemerintah, terutama bagi mereka yang memerlukan. Insya Allah berkahlah bagi Indonesia," katanya.
Selain itu, Haedar juga mengungkapkan bahwa apabila ada masalah yang timbul pihaknya akan mengambil pelajaran dari hal tersebut. "Dan kalau ada satu dua kejadian ya kita selesaikan tanpa menjadi heboh, tapi kita harus belajar dari itu," katanya menegaskan.
Seperti diketahui, Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk sholat Idul Fitri Muhammadiyah. Permohonan izin sebelumnya dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang notabene merupakan amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.
Selain itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi juga memberikan keterangan resmi terkait berita pelaksanaan Sholat Idul Fitri Muhammadiyah. Pasalnya, sempat beredar surat yang menolak penggunaan Lapangan Merdeka untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri oleh Muslim Muhammadiyah Kota Sukabumi. Namun, Dalam pernyataanya wali kota tidak pernah menyampaikan penolakan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri yang digelar Muhammadiyah di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika