REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, berjanji segera menuntaskan masalah infrastruktur jalan yang rusak ataupun berlubang. Setelah dalam dua tahun terakhir tidak melakukan pembangunan jalan akibat kebijakan pandemi Covid-19.
"Kami ingin segera menuntaskan masalah infrastruktur, saya mendapatkan laporan dan curhat dari masyarakat bahwa jalan kita banyak yang rusak, jalan kita banyak yang berlubang," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul.
Bupati mengatakan, jalan di Bantul yang rusak maupun berlubang karena pemerintah kabupaten selama dua tahun tidak membangun jalan. Ini karena ada perintah dari pemerintah pusat agar melakukan refocusing anggaran infrastruktur, untuk penanganan pandemi covid.
"Ada perintah untuk refocusing, mengalihkan anggaran infrastruktur untuk penanggulangan covid. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga 2023 dan 2024 ini kami ingin merapel pembangunan infrastruktur, terutama jalan rusak karena dua tahun kita tidak membangun dan memelihara jalan," katanya.
Menurut dia, refocusing anggaran untuk penanggulangan covid saat itu memang penting dilakukan meskipun berdampak pada tidak ada pembangunan infrastruktur jalan. Karena keselamatan dan kesehatan lebih utama.
"Kita tidak membangun dan memelihara jalan karena memang nyawa manusia harus diutamakan, menanggulangi covid harus diutamakan daripada mendapatkan jalan yang halus, itu sudah kaidah, nyawa harus diselamatkan dulu daripada kita membangun jalan," ujar dia.
Namun, karena saat ini pandemi sudah melandai dan kebijakan sudah kembali normal, anggaran infrastruktur pada 2023 dikembalikan untuk kegiatan pembangunan di antaranya jalan.
"Sekarang kan covid sudah selesai, kami kembalikan, bahkan kami jamak, sehingga insya Allah sebentar lagi jalan-jalan yang rusak itu segera kami benahi," katanya.
Pada 2023, kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan di Bantul direncanakan sebanyak 51 ruas jalan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau jalan kabupaten yang mengalami rusak ataupun berlubang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika