Rabu 17 May 2023 08:39 WIB

Mendes PDTT: 5.000 KK Masuk Daftar Tunggu Transmigrasi

Diusulkan agar luasan lahan untuk transmigran minimal tiga hektare.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Yusuf Assidiq
Foto udara hunian transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Bulupountu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Mohamad Hamzah.
Foto udara hunian transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Bulupountu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan masih banyaknya daftar tunggu masyarakat yang ingin ikut dalam program transmigrasi khusus Jawa dan Bali. Menurut catatannya, ada sekitar 5,000 KK yang masih masuk daftar tunggu.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Rakornas Transmigrasi 2023 dan Pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada (KKN UGM) di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Selasa (16/5/2024).

"Program transmigrasi ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Namun demikian kita tidak ingin grusa grusu. Kita ingin menyiapkan sebagus mungkin, supaya ke depan transmigrasi bukan semata-mata memindahkan penduduk dari satu ke tempat lain tapi betul-betul didesain sedemikian rupa," kata dia.

Halim juga mendorong perubahan image transmigrasi yang dulunya disimbolkan cangkul dan sabit, dengan pemakaian alat-alat semacam hand traktor atau mekanisasi pertanian modern. Selanjutnya, ia juga mengusulkan agar luasan lahan yang diserahkan kepada transmigran minimal tiga hektare.

"Minimal tiga hektare yang diserahkan kepada warga trans, tapi masih bersifat komunal. Nah beberapa hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa perubahan undang-undang," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement