REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Meski evaluasi di tingkat Provinsi DI Yogyakarta diwarnai beragam kecurangan, Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bantul 2023 dinilai berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Evaluasi dari Ombudsman DI Yogyakarta menyebutkan, praktik menumpang kartu keluarga (KK) demi ikut PPDB jalur zonasi banyak ditemukan di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Isdarmoko juga menyatakan, PPDB di Bantul berjalan dengan kondusif dan lancar.
"Bantul lebih kondusif dan lancar, dan berjalan dengan baik, mulai dari zonasi yang kita akomodir, hingga prestasi. Belum ada keluhan yang signifikan karena semua jalur sudah kami sosialisasikan dengan baik," ujar Isdarmoko kepada Republika, Kamis (20/7/2023).
Dijelaskan, pihaknya telah banyak melakukan sosialisasi mengenai jalur zonasi yang disebut-sebut Ombudsman DIY banyak dijadikan praktik menumpang KK. Menurutnya, meski menumpang KK, asalkan sesuai dengan aturan yakni sudah tinggal di alamat yang tertera di KK selama setahun, calon siswa tersebut tidak bisa disebut curang.
Apabila ada yang menumpang KK demi menargetkan sekolah dengan radius yang tertera dalam jalur zonasi, itu dianggap salah satu usaha pihak calon siswa. "Asalkan memang itu sesuai ketentuan, kalau tidak tinggal di sana selama setahun ya tidak bisa. Kalau memang sesuai aturan ya monggo," katanya.
Mengenai praktik semacam ini, sejauh ini pihak Disdikpora belum menemukan ada calon siswa yang menumpang KK namun tidak tinggal di lokasi tersebut. Meski memang banyak yang mengeluhkan tidak mendapat sekolah yang dituju, tetapi ia menegaskan bahwa sekolah masing-masing memiliki kuota, dan selain sekolah negeri ada juga madrasah dan swasta yang bisa dituju para calon siswa.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan PPDB pada tahun ini berjalan dengan sangat lancar, dan praktik titip menitip di KK belum ada ditemukan.
"Alhamdulillah tahun ini PPDB di Bantul sangat lancar dan tidak ada komplain dari siapapun. Sekarang tidak ada titip lagi, tidak ada laporan seperti itu, kalau ada sampaikan ke saya," ujar bupati.
Menurut dia, selama PPDB berjalan memang dilaporkan banyak keluhan yang menurutnya tidak bisa diterima, seperti nilai atau saluran masuknya tidak bisa diterima. Atau tempat tinggal yang radiusnya tidak sesuai.
Melihat pelaksanaan tahun ini yang lebih baik, ia berharap ke depannya PPDB akan bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Untuk para orangtua dan siswa, ia menegaskan bahwa sekolah di Bantul cukup untuk semua siswa.
"Sekolah di Bantul cukup semua, tidak mungkin ditampung di negeri semua. Tapi swasta dan madrasah kan banyak, saya kira semua sama saja," katanya.
Sebelumnya Ombudsman RI (ORI) DIY menyebut ada oknum orang tua siswa yang mengoordinir praktik numpang KK di salah satu sekolah untuk PPDB jalur zonasi. Selain itu, ada beberapa anak masuk dalam satu KK dan terdapat dua KK di alamat yang sama.
Belakangan diketahui jika KK tersebut milik pengelola kantin di SMP tersebut. Sedangkan satu KK lainnya milik anak dan menantu pengelola kantin yang berada di satu alamat yang sama.
"Setelah kita cek ricek, persisnya ada 13 anak (menumpang KK). Itu di Kota Jogjanya," ujar Kepala Ombudsman DIY Budhi Masturi dalam konferensi pers pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
