REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI - Petugas gabungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kafe dan restoran wilayah Kota Kediri. Petugas pun menemukan sejumlah tempat usaha tersebut masih menggunakan elpiji bersubsidi.
Koordinator Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Provinsi Jatim Nur Cahyati mengatakan kegiatan sidak ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan tabung elpiji bersubsidi agar tepat sasaran.
"Kami lakukan pengawasan dalam penggunaan elpiji bersubsidi agar tepat sasaran. Ini dasarnya Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022. Dalam SE dijelaskan tentang Pelarangan Penggunaan Elpiji 3 Kilogram Bagi Usaha Restoran, Hotel, Binatu, Batik, Peternakan, Pertanian, Tani Tembakau dan Jasa Las," katanya.
Ia menjelaskan, dari sidak ditemukan sejumlah usaha di Kota Kediri masih menggunakan elpiji bersubsidi tiga kilogram, misalnya usaha binatu yang masih menggunakan elpiji bersubsidi.
Pihaknya juga langsung memberikan pengertian tentang penggunaan elpiji bersubsidi tersebut, sehingga langsung dilakukan trade in atau tukar tambah menggunakan elpiji dari subsidi ke nonsubsidi oleh Pertamina.
"Untuk usaha yang pendapatannya Rp 1 juta ke atas tidak boleh menggunakan elpiji bersubsidi. Jadi ketika tadi ditemukan pelaku usaha yang masih menggunakan elpiji subsidi tiga kg, langsung kami ambil dan tukar dengan tabung nonsubsidi 5,5 kg," ujar dia.
Nur Cahyati menambahkan jika setelah dilakukan sosialisasi masih ditemukan penyalahgunaan elpiji bersubsidi tiga kg, pihaknya menegaskan akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkot Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan pemkot memberikan dukungan penuh pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jatim.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Disperdagin Kota Kediri untuk melakukan sidak secara reguler dan memberikan sosialisasi lebih masif melalui asosiasi tersebut.
"Teman-teman dari disperindagin akan melakukan sidak reguler dan jika masih ditemukan penggunaan elpiji yang tidak sesuai ketentuan, akan dilakukan tindakan yang lebih tegas. Selain itu, Pemkot Kediri akan melakukan pembinaan lewat asosiasi horeca (hotel, restoran, catering)," kata dia.
Ia juga menjelaskan, sesuai Perpres yang boleh menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi ada empat kelompok yaitu rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran.
"Petani sasaran dan nelayan sasaran ini pun ada syaratnya yaitu mereka yang sudah mendapatkan program konversi BBM ke gas bersubsidi," tegasnya.
Iin Irmawati, salah satu pemilik restoran di Kota Kediri mengaku awalnya masih menggunakan elpiji bersubsidi untuk aktivitas usahanya. Dalam sehari bisa menghabiskan tujuh tabung elpiji bersubsidi tiga kg untuk usahanya.
Penggunaan tabung itu bahkan bisa naik saat akhir pekan. Dirinya pun baru mengetahui jika sesuai aturan jenis usahanya tidak diperbolehkan menggunakan elpiji tiga kg.
"Kalau memang kebijakannya seperti itu saya mendukung dan supaya elpiji tiga kg lebih tepat sasaran," kata dia. Dengan beralih memakai elpiji nonsubsidi, ia berharap usaha yang telah lama ia jalankan bisa berjalan lancar dan semakin sukses.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
