REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayah secara tepat. Menurutnya, ini penting untuk penanganan, termasuk untuk menyalurkan bantuan, salah satunya pengeluaran cadangan beras pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.
Khofifah mengatakan, CBP dapat dikeluarkan ke kabupaten/kota jika memang sudah menetapkan status tanggap darurat. Ia pun mempersilakan jika ada kepala daerah yang telah memenuhi kualifikasi penetapan tanggap darurat untuk mengeluarkan SK bupati/wali kota menetapkan status tersebut. Terutama daerah yang terdampak kekeringan. Dia mengakui, kekeringan dampak El Nino tahun ini mendapat atensi khusus.
Selain menyoroti kekeringan yang terjadi, Khofifah mengingatkan ancaman bencana hidrometorologi yang kerap terjadi di awal tahun. Ia mengajak seluruh kepala daerah bersama OPD terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai dan pengecekan pompa dan pintu air.
"Ini persoalan relatif sederhana, tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu) ini bisa diantisipasi lebih dini," kata Khofifah, Selasa (10/10/2023).
Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto memperkirakan, kekeringan di Indonesia akan terjadi hingga awal tahun, kisaran Januari hingga Februari 2024. Meskipun, ada juga beberapa daerah yang bakal diguyur hujan pada kisaran November 2023.
"Namun, diprediksikan akhir November 2023 sudah turun hujan. Tapi, ini yang harus kita khawatirkan juga jika curah hujan tinggi di awal tahun depan, ini bisa berpotensi untuk terjadinya banjir," katanya.
Secara khusus, Suharyanto menyoroti kejadian Karhutla di Jatim. Menurutnya, tingkat kerawanan Karhutla Jatim cukup tinggi. Utamanya pada musim kemarau kering. Di mana beberapa gunung seperti Arjuno, Bromo, dan baru-baru ini Lawu juga terbakar.
"Bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing," ujarnya.
Suharyanto mengungkapkan, saat ini di Jatim juga ada lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, dan Malang. "Harapannya kejadian bencana yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
